JAKARTA, Radar Bali– Peran pembayaran digital sebagai strategi transformasi pengelolaan keuangan menjadi semakin penting. Tidak hanya digunakan oleh berbagai bisnis dalam industri, namun juga sudah mulai diterapkan di dalam lingkungan Kementerian Indonesia.
DOKU mendukung visi Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan untuk terus bertransformasi menuju world class treasurer. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan kas yang semakin modern, profesional, efisien dan optimal, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) telah melakukan serangkaian transformasi treasury yang dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai mitra strategis DJPb, salah satunya bersama DOKU.
“Kami bangga dapat menjadi bagian dari transformasi pembayaran di dalam platform Digipay, terlebih lagi karena dipercaya sebagai salah satu Lembaga Persepsi Lainnya untuk menjadi collecting agents pembayaran pajak dan PNBP melalui aplikasi DOKU e-Wallet. Khusus untuk peran DOKU sebagai payment gateway di dalam Digipay kami berharap agar transaksi terkait pengadaan di seluruh lingkungan Kementerian dapat berjalan semakin optimal dan transparansi pencatatan dapat terlaksana,” Himelda Renuat, Co-Founder and Chief Marketing Officer, DOKU menjelaskan saat acara penandatanganan kerja sama antara Ditjen Perbendaharaan dengan BSI, DOKU dan 10 BPD.
Digipay merupakan marketplace independen yang dikembangkan dan dikelola langsung oleh pemerintah sebagai platform belanja barang/jasa pemerintah sejak tahun 2019. Sejalan dengan ekonomi digital yang berkembang pesat kehadiran fintech dalam ekosistem Digipay diharapkan dapat mengakselerasi perkembangan ke depan.
Pada kesempatan yang sama Direktur Jenderal Perbendaharaan Hadiyanto mengutarakan lebih lanjut, “Payment gateway akan sangat membantu interoperability antar payment system sehingga dapat menghubungkan Digipay dengan berbagai bank di Indonesia, tidak hanya bank Himbara. Setelah melalui serangkaian proses audiensi, seleksi, dan assessment terhadap beberapa kandidat penyedia jasa payment gateway terbaik di Indonesia, DOKU yang akhirnya terpilih. Kehadiran DOKU diharapkan bisa mendorong akselerasi pertumbuhan dan perluasan Digipay, sehingga para bendahara Satker (Satuan Kerja) yang bertugas dalam lingkungan Kementerian akan dapat menikmati fleksibilitas transaksi yang lebih baik lagi.”
Tidak hanya kemudahan bertransaksi, keterlibatan DOKU dalam platform Digipay juga berpotensi membawa dampak positif bagi merchant UMKM DOKU. Berdasarkan data terkini (Juni 2022) tercatat sebanyak 19,5 juta UMKM telah masuk ke dalam ekosistem digital. Sedangkan pada tahun 2024, pemerintah menargetkan Indonesia memiliki 50 juta UMKM yang masuk ke dalam ekosistem digital.
Untuk turut mensukseskan visi pemerintah tersebut, maka untuk tahap berikutnya DOKU juga akan terlibat secara aktif untuk menyeleksi dan terus menambahkan mitra UMKM sebagai vendor rekanan baru di dalam platform Digipay. Hal ini tentunya akan membuat pilihan vendor dalam Digipay menjadi semakin beragam, sekaligus membuka peluang bagi merchant UMKM DOKU untuk menambah pendapatan bisnis melalui jalur digital.(mar/han)
