SINGARAJA – Pemkab Buleleng merevisi rencana revitalisasi Pasar Banyuasri. Revitalisasi yang tadinya dikerjakan secara bertahap dalam dua tahun anggaran, kini akan dikerjakan multi years atau dua tahun kalender.
Skema itu diharapkan bisa mempersingkat waktu pengerjaan. Apabila dikerjakan dalam dua tahun anggaran, revitalisasi harus dikerjakan secara bertahap dan melalui dua kali tender.
Pada tahun 2019, pekerjaan akan diawali dengan pembuatan konstruksi. Setelah selesai pada akhir 2019, pemerintah harus menunggu masa pemeliharaan selesai hingga medio 2020.
Setelah masa pemeliharaan tuntas, pekerjaan finishing baru bisa masuk dalam proses tender. Itu pun tak ada jaminan tender akan langsung tuntas.
Tak menutup kemungkinan pasar baru bisa dihuni pedagang pada pertengahan 2021 atau akhir 2021, setelah masa pemeliharaan pembangunan tahap dua selesai.
Lantaran waktu yang panjang, pemerintah memutuskan mengerjakan proyek secara multi years. Sehingga dalam sekali tender, pembangunan akan langsung dituntaskan pada 2020.
Sehingga pada awal 2021, pedagang sudah bisa menempati pasar baru. Kesepakatan pembangunan secara multi years itu diambil setelah Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana melakukan pertemuan dengan anggota DPRD Buleleng.
Pertemuan itu dilakukan di Ruang Rapat Gabungan DPRD Buleleng, kemarin. Pertemuan berlangsung selama 15 menit.
Setelah mendapat penjelasan, anggota dewan secara aklamasi menyepakati proyek itu dikerjakan secara multi years.
Konsekuensinya, pemerintah harus memprioritaskan anggaran revitalisasi Pasar Banyuasri pada tahun 2020 nanti.
Sebanyak Rp 94 miliar dialokasikan pada tahun 2019 ini, sementara Rp 94 miliar lagi harus sudah dianggarkan dalam APBD 2020.
Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana mengatakan, pemerintah sengaja mengusulkan pembangunan lewat skema multi years untuk menghemat waktu tender dan masa pemeliharaan.
Apabila tidak melalui skema tersebut, ada waktu terbuang selama enam bulan. “Kalau tidak dikerjakan tahun jamak (multi years, Red) kami khawatir akan terganggu.
Pemenang tender pertama dengan kedua kan belum tentu sama. Bisa saja nanti nggak ketemu kabelnya, saluran limbah, dan sebagainya. Ini akan jadi persoalan. Paling penting itu masa pemeliharaan bisa lebih optimal,” kata Agus.
Selain itu penghematan waktu selama enam bulan itu juga cukup signifikan bagi para pedagang. “Kalau terlambat, pedagang bisa resah nanti. Makanya kami ambil opsi ini, supaya tidak ada gangguan,” imbuhnya.
Sementara itu Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna mengatakan, pihaknya sepakat dengan pemerintah terkait hal itu.
Pertimbangannya, ada kepastian waktu yang bisa dicapai. Pedagang pun tak dibuat resah dengan potensi proyek yang molor dari waktu pekerjaan.
