DENPASAR – Kemeriahan pesta ulang tahun Barbie Nouva bersama mantan bintang film panas Negeri Sakura, Maria Ozawa, Selasa (7/11) menyisakan sederet “kisah lucu”.
Salah satunya adalah foto selfie petugas Imigrasi Bali dengan wanita yang di jagat film porno internasional dikenal dengan nama Miyabi tersebut.
Praktisi hukum dan advokat kawakan Togar Situmorang, S.H., M.H., M.A.P. mengecam aksi dari petugas imigrasi Bali yang malah meminta foto selfie (swafoto) dengan Miyabi pada Rabu (7/11) dini hari.
Ia juga mempertanyakan urgensi pemeriksaan tersebut dan menyebut petugas imigrasi terlalu paranoid dengan Miyabi atau malah modus dan ada “udang di balik batu.”
“Ketimbang terlalu paranoid mengurusi Miyabi dan ujung-ujungnya seperti hanya modus minta selfie, petugas imigrasi lebih baik fokus dan serius mencegah dan menangani masuknya
warga Tiongkok yang bekerja secara ilegal di Bali,” kata Togar saat ditemui di kantor hukumnya Law Firm Togar Situmorang & Associates, Denpasar, Jumat (9/11).
Pria yang juga caleg DPRD Bali dapil Denpasar nomor urut 7 dari partai Golkar itu menilai tentu tidak etis jika petugas imigrasi malah melakukan foto selfie dengan Miyabi setelah melakukan pemeriksaan.
Semestinya mereka bisa bekerja secara profesional dan proporsional. Togar yang dijuluki “panglima hukum” itu juga mempertanyakan kenapa pihak imigrasi tampak begitu “garang”
kalau urusan Miyabi tapi terkesan seperti macan ompong ketika mencegah dan menertibkan masuk pekerja ilegal asal Tiongkok.
Bahkan Togar mensinyalir ada sindikat atau mafia yang mengirimkan, meloloskan, melindungi dan menampung TKA Tiongkok ilegal di Bali.
Diduga ada kongkalikong dan permainan oknum petugas imigrasi dan juga aparat serta pihak yang mensponsori TKA Tiongkok ilegal ini ke Bali.
“Pasti ada mafia atau sindikat yang bermain meloloskan dan menampung TKA Tiongkok ilegal. Ada permintaan dan keuntungan
tanpa jalur resmi,” tegas Togar yang kini tengah menyelesaikan disertasi doktoral pada Program S-3 Ilmu Hukum Universitas Udayana itu.
Togar menuturkan, TKA Tiongkok ilegal ini biasanya ditampung di suatu tempat misalnya seperti yang terjadi di Villa Sanctus, Uluwatu yang disewa oleh perusahaan Tiongkok dan belakangan malah dijadikan markas pekerja ilegal asal Tiongkok.
Tentu mereka tidak bisa leluasa keluar namun sudah ada pihak yang menyiapkan dan melayani segala kebutuhan mereka. Misalnya ada yang menyiapkan kateringnya.
“Lalu untuk menghindari aparat pasti ada bekingan baik oknum aparat penegak hukum atau oknum pihak imigrasi. Tidak mungkin mereka tidak tahu.
Karena ada permainan oknum maka TKA ilegal ini bisa lolos di imigrasi dan nyaman bekerja di Bali,” ungkap politisi yang berkomitmen mengangkat dan menyekolahkan sejumlah siswa berprestasi dari Bali yang terkendala biaya.
Ia meminta agent, pihak notaris, pihak imigrasi, desa setempat harus satu barisan menjaga lingkungan jangan sampai ada menyusupnya warga Tiongkok bekerja secara bebas dan ilegal sehingga juga mencoreng pariwisata Bali.
“Apalagi ada tindakan pidana dan penggelapan pajak ketika mereka berkerja secara ilegal di Bali. Seringkali itu diabaikan oleh agent, imigrasi dan pihak notaris. Sehingga seolah-olah mereka masuknya ilegal,” tambahnya.
Togar juga mengingatkan agar jangan ada oknum yang ikut bermain membantu pekerja WNA Tiongkok ilegal yang semakin marak berkeliaran di Bali. Bahkan pajak-pajak mereka juga harus ditertibkan.
“Ini momentum yang tepat untuk mengembalikan martabat pariwisata Bali agar tidak dijual murah dan juga membongkar dan memberantas mafia dan oknum aparat ataupun
oknum imigrasi yang terlibat dalam menyelundupkan dan melindungi pekerja asing ilegal ini ,” tandas Togar juga Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Provinsi Bali itu.
Ditemui terpisah, Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) Bali Agato P. P. Simamora membantah
soal cuitan Miyabi di Instagram bahwa ada petugas imigrasi yang selfie dengan mantan bintang video panas itu.
“Tidak ada foto selfie. Kalau ada petugas kami yang selfie bersama yang bersangkutan (Miyabi-red) maka kami tindak karena itu di luar kepatutan,” ujar Agato dalam keterangan pers di Kantor Kanwil Kemenkum HAM Bali beberapa waktu lalu.
Terkait permasalahan tenaga kerja ilegal dari Tiongkok, pihak imigrasi berdalih bahwa pengawasan ini merupakan tanggung jawab semua pihak bukan imigrasi saja.
Pihak imigrasi juga tidak bisa bergerak jika tidak ada laporan dari masyarakat atau pemerintah daerah maupun instansi terkait.
“Ini harus dipahami bahwa pengawasan orang asing ini tanggung jawab bersama. Jadi tidak bisa kami yang menemukan. Harus ditemukan dulu ada pelanggaran dan baru laporkan ke kami,” pungkas Agato. (rba)
