DENPASAR – Dalam rangka mencapai visi dan misi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali yang diterjemahkan lebih detil
dalam destination statement (road map),dilakukan formulasi strategi organisasi menggunakan analisa lingkungan eksternal dan internal.
Tool yang digunakan untuk melakukan analisa lingkungan eksternal berupa STEP (Sociocultural, Technological, Economic/Environmental, Political/Legal).
Dan analisis SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, theats) untuk menganilas eksternal maupun internal.
Faktor eksternal dan internal dari analisis SWOT tersebut, dikombinasikan untuk merumuskan strategi organisasi dengan menggunakan pendekatan analisis TOWS.
Analisa STEP
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali mengidentifikasi isu eksternal yang mempengaruhi kinerja organisasi, dengan analisis STEP sebagai berikut :
Sosiocultural :
Perubahan demografi masyarakat secara umum: peralihan layanan dari sistem konpensional kesistem IT yang berbasis web,layanan dilakukan melalui media elektronik, tidak harus datang langsung.
Perubahan selera dan ekpektasi masyarakat pengguna layanan:dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) tanggungjawab sepenuhnya berada pada satker selaku KPA.
Pengelolaan dan pertanggungjawabannya telah didukung dengan perangkat aplikasi yang sangat mumpuni.
Pergeseran perilaku sosial masyarakat, kini layanan berorientasi pada pelayanan Prima, yang menjamin kepuasan pelanggan.
Technologikal:
Perkembangan teknologi yang sangat cepat: selalu mengikuti perkembangan teknologi terkini.
Layanan dengan berbasis webdan internet, pengiriman data/dokumen semua menggunakan media elektronik, seperti: e-mail, WA, FB, IG dan lainnya.
Dengan sistem yang baik dan terintegrasi, telah ditetapkanregulasi transaksi elektronik, untuk mengurangi uang kas
di Bendahara (idle kas), dengan peluncuran kartu kredit pemerintah (KKP), mendukung gerakan transaksi nontunai.
Telah dibangun sistem yang baik dan andal (SPAN, SAKTI dan MPN- G2) maka semua data terkait Keuangan Negara tersimpan pada Database Ditjen perbendaharaan secara terpusat (single database).
Coverage dan kecepatan internet sangat dibutuhkan,karena semua palayananekternal maupun intern terkoneksi dengan internet.
Economic:
Pengaruh tarif dan rasio pajak terhadap penerimaan negara, dapat memacu dunia usaha dan ekonomi kreatif untuk berkembang, sehingga penerimaan negara dibidang perpajakan dapat meningkat.
Sumber daya alam,berkurangnya cadangan energi seperti minyak bumi dan gas alam, telah melakukan terobosan baru, dengan menggali sumber lain yang dapat diperbaharui dan mengoptimalkan sumber lain yang dimiliki.
Daya beli masyarakat yang menurun, dapat mempengaruhi kinerja organisasi khususnya pada sektor belanja negara, akibat melemahnya daya beli masyarakat maka terjadi penurunan penerimaan negara dibidang penerimaan pajak.
Maka pemerintah menerbitkan kebijakan dibidang fiskal. Tingkat kebencanaan yang tinggi juga besar pengaruhnya pada keuangan negara.
APBN tergerus akibat seringnya terjadi bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, kebakaran dan lain-lain.
Public Policy
Dibidang kebijakan publik, pemerintah telah mengeluarkan 3 (tiga) paket peraturan dibidang keuangan negara
yakni Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004.
Implementasi ketiga Undang-undang ini beserta peraturan Pemerintah dibawahnya, telah dilaksanakan dengan baik.
Pelaksanaannya di daerah (provinsi, kabupaten/kota) disesuaikan dengan kebijakan masing-masing daerah.
Analisis SWOT
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali melakukan evaluasi kinerja dengan menggunakan analisis SWOT.
Bagaimana menghadapi pesaing, risiko/ancaman yang ada dengan memanfaatkan peluang dan keunggulanyang dimiliki.
Analisis ini menjadi acuan pelaksanaan strategi organisasi agar lebih sukses, dengan menggunakan data internal dan ekternal. Sebagai berikut :
Faktor kekuatan/keunggulan organisasi (Strengths):
Dengan dukungan proses bisnis dan sistem yang kuat dan andal yaitu SPAN, dan didalamnya telah dibangun aplikasi SAKTI untuk memudahkan transaksi satker.
SAKTI akan diujicobakan pada Satker seluruh K/L pada pertengahan tahun 2019. Sisi penerimaan negara, telah memperbaharui sistem penerimaan dengan meluncurkan MPN-G2 yang sudah berjalan optimal.
Keunggulan dibidang SDM seperti: pengetahuan semau pejabat/pegawai yang secara terus menerus ditingkatkan, sesuai dengan kompetensi
yang ditentukan, untuk menambah wawasan, kemampuan dalam melaksanakan tugas, serta kemampuan networking yang mumpuni.
Aset berwujud yang dimiliki, seperti : sarana dan prasarana yang sangat bagus serta didukung teknologi yang tinggi, diimbangi dengan alokasi dana yang cukup, serta jaringan internet yang stabil dan andal.
Keunggulan lain dibanding dengan organisasi lain, antara lain :Program Perbendaharaan menulis, mengajar, berbagi, peduli lingkungan, Go Green.
Faktor kelemahan yang bersifat negatif(Weaknesses) yang berpotensi mengganggu kinerja dan pencapaian organisasi :
Tidak meratanya pemahaman pegawai terhadap peraturan. Belum optimalnya layanan pada jam istirahat.
Wilayah kerja yang relatif luas, ada kabupaten jaraknya cukup jauh, dan kurang optimalnya koordinasi dengan Pemda.
Kurang dikenalnya tupoksi KanwilDitjen Perbendaharaan di masyarakat. Kurang terpenuhinya spesifikasi beberapa sarpras yang dimiliki.
Faktor peluang (Opportunities) menunjang kinerja dan capaian organisasi :
Satker sangat mudah melakukan transaksi, seperti: konsultasi, revisi DIPA, pengajuan tagihan, rekonsiliasi, penyetoran pajak dan sebagainya.
Satker mendapatkan informasi yang cepat dan akurat. Kemudahan satker mengakses semua lini layanan, serta adanya layanan mobilling.
Pihak luar dapat memahami APBN dengan adanya Perbendaharaan mengajar ke Sekolah, Kampus/Perguruan Tinggi dan lembaga lainnya.
Faktor ancaman (Threats) yang mungkin dapat mengganggu kinerja dan capaian organisasi :
Pemalsuan dokumen seperti pemalsuan SPM, dan berbagai penipuan lainnya melalui media sosial.
Gangguan Jaringan internet dan pemadaman listrik serta bencana alam.
Adanya perbedaan proses bisnis serta peraturaan terkait pengelolaan keuangan antara pusat dan daerah.
Masyarakat luas belum mengenal keberadaan Kanwil Ditjen Perbendaharaan di daerah secara menyeluruh.
Analisi TOWS
Strategy SO : memanfaatkan keunggulan (Strengths), untuk menangkap peluang (Opportunities).
Dengan keunggulan sistem SPAN, SAKTI dan MPNG2, satker sangat mudah melakukan transaksi, seperti: konsultasi, revisi DIPA, pengajuan tagihan/pencairan dana, rekonsiliasi, penyetoran pajak, sehingga kinerja dapat meningkat dan optimal.
Keunggulan SDM: SDM yang berkompeten, sesuai dengan kompetensi jabatannya, maka satker mendapatkan informasi yang cepat dan akurat,sehingga kepercayaan satker meningkat, dan dapat meningkatkan kinerja.
Keunggulan asset berwujud yang dimiliki, sarana dan prasarana yang sesuai spesifikasi dan didukung teknologi yang tinggi,
jaringan internet yang stabil dan andal, sehingga semua lini pelayanan dapat diakses dengan sangat mudah dan cepat, kinerja dapat meningkat.
Keunggulan lain,dengan program Perbendaharaan menulis, mengajar, berbagi, dan peduli lingkungan,
tupoksi kanwil lebih dikenal dimasyarakat dengan memberikan edukasi ke sekolah, kampus/perguruan tinggi, serta lembaga lainnya.
Strategy WO : mengurangi gangguan (Weaknesses), untuk menangkap peluang (Opportunities).
Kelemahan,tidak meratanya pemahaman pegawai terhadap peraturan, dapat ditunjang dengan sistem yang baik dan andal sehingga satker sangat
mudah mendapatkan layanan, seperti: konsultasi, revisi DIPA, pengajuan tagihan, rekonsiliasi, penyetoran pajak dan sebagainya. Sehingga kinerja tidak terganggu.
Kelemahan pada proses bisnis yaitu layanan pada jam istirahat belum optimal, sehingga masih ada pelanggan yang menunggu layanan sampai petugas yang bersangkutan selesai istirahat.
Walaupun demikian pelanggan tetap bisa mendapatkan informasi yang cepat dan akurat, melalui akses internet yang disediakan pada unit layanan, sehingga kelemahan tersebut dapat diminimalisir.
Wilayah kerja yang relatif luas dan terdapat satu Kabupaten yang jaraknya cukup jauh merupakan kendala dalam pelayanan.
Semua lini pelayanan dapat diakses sangat mudah dan cepat karena dukungan sistem yang andal, dan untuk satker yang jauh telah tersedia layanan mobilling.
Kurang dikenalnya tupoksi Kanwil di masyarakat, sehingga pemahaman tentang APBN sangat kurang.
Dengan adanya program Perbendaharaan mengajar, dapat memberikan edukasi terkait APBN kepada sekolah, kampus/perguruan tinggi serta lembaga lainnya.
Strategy ST : menggunakan keunggulan (Strengths), untuk menanggulangi ancaman (Threats)
Dengan keunggulan sistem SPAN, SAKTI dan MPNG2, dapat menanggulangi ancaman seperti pemalsuan dokumen, pemalsuan SPM, dan berbagai penipuan lainnya.
Keunggulan SDM, pegawai yang sangat berkompeten dan sangat kompetitif, jika terjadi gangguan internet dapat ditanggulangi dengan memanfaatkan Intranet yang dimiliki,
semua pegawai telah mendapatkan pelatihan tanggap bencana alam seperti: gempa bumi, tsunami dan kebakaran,dengan demikian ancaman dapat diatasi.
Aset berwujud seperti, sarana dan prasarana yang sesuai spesifikasi, dan dukungan sistem serta teknologi yang baik, alokasi dana yang cukup.
Perbedaan proses bisnis dan peraturaan terkait antara pusat dan daerah, dapat diatasi dengan menjalin komunikasi
kepada Pemda, pendampingan/asistensi terkait sistem dan peraturan untuk mendapatkan persepsi yang sama.
Keunggulan lain,Program Perbendaharaan menulis, mengajar,berbagi, peduli lingkungan,ancaman masyarakat luas
tidak mengenal keberadaan Kanwil Ditjen Perbendaharaan di daerah secara menyeluruh, dapat teratasi.
Strategy WT : mengurangi gangguan (Weaknesses), untuk memitigasi ancaman (Threats).
Tidak meratanya pemahaman pegawai terhadap peraturan, merupakan kelemahan yang dapat menyebabkan terjadinya pemalsuan dokumen seperti pemalsuan SPM, dan berbagai penipuan lainnya.
Dengan adanya sistem yang sangat andal, maka risiko terhadap pemalsuan dokumen, SPM dan penipuan lainnya dapat diminimalisir.
Kurang optimalnya layanan pada jam istirahat, perlu pengaturan petugas layanan pada jam istirahat, agar pada jam istirahat
layanan tetap dilaksanakan,sehinggasatker selalu mendapat layanan pada jam istirahat, level risiko dapat ditekan.
Koordinasi dengan Pemerintah daerah kurang optimal, hal ini disebabkan adanya perbedaan proses bisnis serta peraturaan terkait antara pusat dan daerah,
level risiko dapat ditekan dengan melakukanasistensi, FGD terkait pengeloaan keaungan secara berkala.
Kurangnya informasi kepada masyarakat terkait tupoksiKanwil, mengakibatkan tidak dikenal dimasyarakat.
Dengan program Perbendaharaan mengajar, memberikan edukasi kepada sekolah, Kampus/perguruan tinggi serta lembaga lainnya, sehingga level risiko dapat ditekan.
Dengan analisis ini, upaya meningkatan kinerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali dapat dioptimalkan,
dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi kelemahan dan ancaman, serta dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk memitigasi ancaman, sehingga menurunkan level risiko.
Akhir kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam artikel ini terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penulisan yang tidak sesuai dengan kaedahnya. (rba/ putu jembawan – kasubag penilaian kinerja sub bagian umum kanwil djpb provinsi bali)
