DENPASAR-Penangkapan 11 orang oknum pecalang di Pantai Matahari Terbit oleh tim Unit Resmob Polda Bali menuai respon dari pihak desa pekraman.
Bendesa Pekraman Sanur, Ida Bagus Paramartha dikonfirmasi, di rumahnya di Jalan Danau Tamblingan Sanur, Rabu (7/11) mengatakan, selain mengklarifikasi bahwa 11 orang yang ditangkap Polda Bali bukan anggota pecalang, pihaknya juga menjelaskan beberapa hari sebelum terjadi penangkapan, pihak desa pekraman, pada tanggal 29 Oktober 2018, sempat mengirim surat ke pihak inspektorat Denpasar.
Adapun isi surat yang ditujukan pada pihak inspekorat, itu kata Paramartha yakni untuk
memohon tim guna mengkaji terkait posisi desa adat terkait pengelolaan potensi yang ada di desa adat.
“Jadi saya (selaku bendesa pekraman) sudah ada niat baik. Tapi kok begini?. Kalau dalam bahasa Indonesianya, kami ini sedang apes,” ujarnya.
Untuk itu, dengan adanya kasus ini, pihaknya berharap agar ke depannya, pemerintah lebih bisa menempatkan posisi yang jelas untuk bendesa adat.
“Tolong dari gubernur, bupati atau walikota agar memberikan kejelasan terkait posisi desa adat di Bali, apa yang harus dikerjakan? Dimana sumber dana?,” imbuhnya dengan nada tanya.
DENPASAR-Penangkapan 11 orang oknum pecalang di Pantai Matahari Terbit oleh tim Unit Resmob Polda Bali menuai respon dari pihak desa pekraman.
Bendesa Pekraman Sanur, Ida Bagus Paramartha dikonfirmasi, di rumahnya di Jalan Danau Tamblingan Sanur, Rabu (7/11) mengatakan, selain mengklarifikasi bahwa 11 orang yang ditangkap Polda Bali bukan anggota pecalang, pihaknya juga menjelaskan beberapa hari sebelum terjadi penangkapan, pihak desa pekraman, pada tanggal 29 Oktober 2018, sempat mengirim surat ke pihak inspektorat Denpasar.
Adapun isi surat yang ditujukan pada pihak inspekorat, itu kata Paramartha yakni untuk
memohon tim guna mengkaji terkait posisi desa adat terkait pengelolaan potensi yang ada di desa adat.
“Jadi saya (selaku bendesa pekraman) sudah ada niat baik. Tapi kok begini?. Kalau dalam bahasa Indonesianya, kami ini sedang apes,” ujarnya.
Untuk itu, dengan adanya kasus ini, pihaknya berharap agar ke depannya, pemerintah lebih bisa menempatkan posisi yang jelas untuk bendesa adat.
“Tolong dari gubernur, bupati atau walikota agar memberikan kejelasan terkait posisi desa adat di Bali, apa yang harus dikerjakan? Dimana sumber dana?,” imbuhnya dengan nada tanya.
