GIANYAR – Fakta baru terungkap terkait pengadaan 63 unit mobil Mitshubishi Xpander untuk operasional desa se-Kabupaten Gianyar.
Usai ditelisik Polda Bali, belakangan muncul kabar jika pengadaan puluhan mobil Xpander tidak melalui proses tender.
Meski berdasarkan data, harga mobil mencapai Rp 243,5 juta per unit, namun pembelian dilakukan oleh masing-masing desa.
Tapi pembeliannya diamprah dan serentak oleh 63 desa.
Seperti dibenarkan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Pemerintah Desa, Dewa Ngakan Putu Ngurah Adi.
Dikonfirmasi, Jumat (14/6), ia menyatakan jika pengadaan 63 unit mobil Xpander tanpa tender karena tidak masuk dalam rencana umum pengadaan.
“Tidak ada tander, karena itu pengadaan langsung. Kalau di desa (yang mengadakan, red) berbeda dengan di pemerintah kabupaten. Desa diatur oleh Permendagri dan Perbup,” jelasnya Jumat (14/6).
Karena diatur lewat peraturan kepala daerah, maka ketentuan desa berbeda. “Sehingga tidak masuk dalam sistem rencana umum pengadaan, jadi tidak masuk dalam tander,” ungkapnya.
Untuk membeli 63 unit mobil ini, pihaknya menggunakan sistem survei untuk menunjuk dealer mobil.
Sebelum pembelian, ada dua dealer yang masuk dalam survei.
Melalui survei inilah dipilih satu dealer yang bisa memberikan harga lebih rendah.
“Proses survei yang lalu itu diundang oleh pihak desa. Survei untuk mencari harga terendah, kemarin yang diundang dua karena memang minimal dua, itu sesuai perbup,” jelasnya.
Ngurah Adi menambahkan, dalam survei itu tidak boleh menawarkan lebih dari harga E-katalog. Diketahui harga e-katalaog untuk satuan mobil Xpander mencapai Rp 243,9 juta.
Namun setelah ditawar oleh forum perbekel, harganya menjadi Rp 243,5 juta.
“Makanya kemarin kan sudah dibawah e-katalog,” ungkapnya.
Mengenai adanya isu fee dari pihak dealer Ngurah Adi engan menjawab hal tersebut.
“Tanya saja ke dealernya. Saya mana tahu karena saya bukan pengadaan. Saya hanya sebagai pembina saja,” tukasnya.
Sementara itu, bupati Gianyar, Made Mahayastra menegaskan jika masalah itu bukan ranah bupati. “Ini tidak ada kaitan dengan bupati, orang itu rencananya di desa,” jelasnya usai kunjungan presiden, Jumat (14/6).
Mahayastra pun yakin jika para perbekel di Gianyar sudah bekerja sesuai peraturan dan mekanisme. “Tertuang dalam rencana. Dalam eksekusinya, itu clear-clear saja,” tukasnya.
