Potensi Penyelewengan Besar, Kejari Pelototi Penyaluran BLT Denpasar

DENPASAR – Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) untuk warga terdampak Covid-19 di Kota Denpasar bakal mendapat pengawasan ketat dari Kejari Denpasar.

Hal itu guna menghindari terjadinya penyalahgunaan alias korupsi. Dana disalurkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kota Denpasar. Tahun 2020 lalu realisasi dana yang disalurkan Rp 15,2 miliar.

“Dinas PMD sudah bertemu dengan kami untuk meminta pendampingan hukum,” ujar Kasi Datun Kejari Denpasar I Gusti Ayu Fitria Chandrawati kemarin.

Lebih lanjut dijelaskan, pendampingan yang dilakukan dengan cara memberi saran dan masukan apabila ada permasalahan hukum.

Dalam pendampingan Kejari Denpasar juga akan mengawal kegiatan agar terlaksana sesuai dengan aturan.

“Pendampingan ini juga bertujuan mencegah terjadinya tindakan menyimpang yang akan menimbulkan risiko hukum di kemudian hari,” imbuh mantan Kasi Datun Kejari Tabanan, itu.

Jaksa yang karib dipanggil Gek Ria itu berharap pemberian BLT bisa tepat sasaran. Menurutnya tahun lalu pihaknya sudah memberikan pendampingan penyaluran BLT.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas PMD Kota Denpasar IB Alit Wiradana membenarkan adanya pendampingan dari Kejari Denpasar.

“Kami memang minta didampingi, karena kami tidak ada masalah hukum di kemudian hari,” ujar Alit Wiradana.

Mantan Kasatpol PP itu menjelaskan, tahun lalu ada 4.277 KK penerima BLT. Tahun 2021 ini jumlahnya meningkat menjadi 5.268 kepala keluarga (KK). Artinya ada penambahan 991 KK baru penerima BLT.

KK tersebut merupakan warga miskin dan warga terdampak Covid-19. Banyak warga Kota Denpasar yang awalnya tidak tergolong miskin setelah pandemi masuk kategori miskin. Terutama mereka yang bekerja di industri pariwisata.

“Sebelum pandemi warga yang bekerja di pariwisata seperti hotel memiliki penghasilan tetap. Sekarang mereka menganggur,” beber pejabat asal Sanur, Denpasar Selatan, itu.

Ditanya besaran dana yang akan disalurkan tahun ini, Alit Wiradana mengaku tidak hafal secara detil karena data ada di kantor. “Kalau jumlah bantuannya Rp 300 ribu per KK,” tukasnya.

DENPASAR – Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) untuk warga terdampak Covid-19 di Kota Denpasar bakal mendapat pengawasan ketat dari Kejari Denpasar.

Hal itu guna menghindari terjadinya penyalahgunaan alias korupsi. Dana disalurkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kota Denpasar. Tahun 2020 lalu realisasi dana yang disalurkan Rp 15,2 miliar.

“Dinas PMD sudah bertemu dengan kami untuk meminta pendampingan hukum,” ujar Kasi Datun Kejari Denpasar I Gusti Ayu Fitria Chandrawati kemarin.

Lebih lanjut dijelaskan, pendampingan yang dilakukan dengan cara memberi saran dan masukan apabila ada permasalahan hukum.

Dalam pendampingan Kejari Denpasar juga akan mengawal kegiatan agar terlaksana sesuai dengan aturan.

“Pendampingan ini juga bertujuan mencegah terjadinya tindakan menyimpang yang akan menimbulkan risiko hukum di kemudian hari,” imbuh mantan Kasi Datun Kejari Tabanan, itu.

Jaksa yang karib dipanggil Gek Ria itu berharap pemberian BLT bisa tepat sasaran. Menurutnya tahun lalu pihaknya sudah memberikan pendampingan penyaluran BLT.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas PMD Kota Denpasar IB Alit Wiradana membenarkan adanya pendampingan dari Kejari Denpasar.

“Kami memang minta didampingi, karena kami tidak ada masalah hukum di kemudian hari,” ujar Alit Wiradana.

Mantan Kasatpol PP itu menjelaskan, tahun lalu ada 4.277 KK penerima BLT. Tahun 2021 ini jumlahnya meningkat menjadi 5.268 kepala keluarga (KK). Artinya ada penambahan 991 KK baru penerima BLT.

KK tersebut merupakan warga miskin dan warga terdampak Covid-19. Banyak warga Kota Denpasar yang awalnya tidak tergolong miskin setelah pandemi masuk kategori miskin. Terutama mereka yang bekerja di industri pariwisata.

“Sebelum pandemi warga yang bekerja di pariwisata seperti hotel memiliki penghasilan tetap. Sekarang mereka menganggur,” beber pejabat asal Sanur, Denpasar Selatan, itu.

Ditanya besaran dana yang akan disalurkan tahun ini, Alit Wiradana mengaku tidak hafal secara detil karena data ada di kantor. “Kalau jumlah bantuannya Rp 300 ribu per KK,” tukasnya.