RadarBali.com – Perang anggaran Pilgub Bali antara KPU dan Bawaslu dengan Pemprov Bali memasuki babak baru.
Melalui rapat gabungan antara eksekutif dan legislatif kemarin (9/11), anggaran Pilgub Bali dipangkas hingga Rp 137 miliar.
Rinciannya, anggaran untuk KPU Bali dikepras Rp 114 miliar, dari awalnya disetujui Rp 229 miliar menjadi Rp 115 miliar.
Sedangkan anggaran untuk Bawaslu dipotong hingga Rp 23 miliar, dari awalnya Rp 62 miliar tinggal Rp 39 miliar.
“Pendapatan kami berkurang, terus terjadi bencana (Gunung Agung). Di tengah keprihatinan ini mari berhemat,” ujar Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, ditemui di lantai tiga DPRD Bali usai rapat dengan dewan.
Menurut Pastika, guna mewujudkan efisiensi anggaran, KPU dan Bawaslu bisa menggunakan sarana yang ada.
Misal sosialisai peserta pemilu bisa dilakukan di wantilan DPRD Bali atau Gedung Wisma Sabha. “Tidak perlu lagi ada sosialisasi di hotel,” sindirnya.
Pastika yakin pekerjaan-pekerjaan lain bisa dikerjakan para komisoner dan staf KPU. Gubernur dua periode itu mengajak memelajari kembali satu demi satu rancangan anggaran.
“Saya yakin bisa. Di NTB, medannya lebih sulit, pemilihnya lebih banyak, anggarannya sama,” tukasnya.
Sementara itu, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bali, Nyoman Adnyana, menyatakan sikap gubernur sudah sejalan dengan pemikiran dewan.
“Setelah mendengar penjelasan kami, gubernur setuju. Kami suguhkan data untuk dipakai acuan, supaya tidak ada kesan kami hadir memotong menghambat. Semua berdasar data dan referensi,” jelas Adnyana.
Adnyana melihat KPU bingung dalam melakukan efisiensi. Dewan meminta mengurangi frekuensi anggaran, malah KPU menghilangkan anggaran.
Salah satu anggaran yang dihilangkan adalah anggaran untuk sosialisasi di media. Pemotongan anggaran ini bahkan kemungkinan berlanjut setelah APBD 2018 disahkan pekan depan setelah kuningan.
APBD yang sudah disahkan akan dikirim ke pemerintah pusat untuk diverifikasi selama dua pekan. Dikatakan Adnyana, jika sampai 26 November tidak ada calon perseorangan yang daftar, maka anggaran bisa potong lagi.
Adnyana membandingkan anggaran dengan Pilgub NTB. Penyelenggaraan Pilgub NTB dinilai lebih sulit daripada di Bali.
Sebab, wilayah NTB lebih luas daripada Bali. Pun dengan jumlah penduduk NTB juga lebih banyak.
Di NTB ada 116 kecamatan, sedangkan di Bali 57 kecamatan. DI NTB ada sepuluh kabupaten, sementara di Bali hanya sembilan.
“Anggaran Rp 115 miliar untuk KPU dan Rp 39 miliar untuk Bawaslu itu sudah manis batu, kami sudah sangat toleran menghargai tugas dan tanggung jawab KPU,” ungkap politikus asal Bangli itu.
