Mau tidak mau desa harus mengikuti perkembangan zaman, yakni dunia teknologi yang perkembangannya begitu cepat. Apalagi ada keinginan untuk berubah.
Perubahan itulah yang kini dilakukan oleh Desa Delod Peken, Tabanan. Desa tersebut kini telah bertansformasi menjadi desa digital.
Segala bentuk urusan surat menyurat hingga mengurus ijin usaha cukup dilakukan oleh warganya dari rumah.
JULIADI, Tabanan
PUKUL 09.00 pagi tampak beberapa dari perangkat Desa Delod Peken dan pejabat di lingkungan Pemerintah Tabanan menunggu kedatangan Bupati Tabanan di kantor desa.
Sesuai jadwal udangan, Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya akan meresmikan desa digital yang digagas Desa Delod Peken.
Desa Digital Delod Peken sudah lama terbangun, namun karena kondisi Covid-19, tertunda peresmiannya.
Di salah satu ruangan pertemuan kantor desa tampak salah satu operator yang mengoperasikan website resmi desa Delod Peken Tabanan. Mata terus tertuju didepan komputer.
Salah seorang warga menghubungi via sambungan whatsApp untuk mengurus surat keterangan usaha (SKU).
Warga tersebut diminta untuk menyebut nama secara lengkap dan diminta pula untuk menunggu 10 menit.
Operator secara tepat langsung memasukkan nama dari warga yang mengurus surat keterangan usaha.
Nomor induk kependudukan (NIK) pun muncul ketika dimasukkan dalam website resmi https://delodpeken.desa.id.
Untuk memastikan bahwa warga tersebut memang benar tinggal di Desa Delod Peken dan segala jenis data sekaligus tempat usaha warga tersebut muncul.
Otomatis tervalidasi. Sehingga petugas operator desa dengan cepat membuatkan surat keterangan dalam sebuah aplikasi.
Dalam waktu 10 menit, surat keterangan usaha jadi. Dan warga diminta ke kantor desa untuk mengambil surat yang sudah terstempel dan tertandatangi perbekel.
“Begitu alur cara kerja dari kami yang kini merambah dunia teknologi ketika ada warga yang mengurus surat menyurut di desa.
Proses sangat cepat warga tinggal masuk ke website https://delodpeken.desa.id,” ujar Perbekel Desa Delod Peken Tabanan I Gede Komang Restan Wisnawa.
Menurutnya, bukan tanpa sebab Desa Delod Peken harus merambah ke dunia digitalisasi. Selain begitu cepat perubahan zaman, juga mempermudah pengurusan administrasi kependudukan dan layanan kepada masyarakat.
Kemudian pihaknya berkeinginan adanya transparansi pengelolaan keuangan dana desa. Agar masyarakat dapat mengetahui kondisi keuangan yang ada di desa, termasuk tahu bagaimana pembangunan yang ada di desa.
Penyebab lainnya juga karena faktor kondisi masyarakat yang heterogen dan mobilitas masyarakat tinggi yang bergerak dalam kegiatan ekonomi.
Nyaris sebelum dunia digital pihaknya rambah 20-30 perhari masyarakat mengurus surat menyurat dan administrasi kependudukan. Belum lagi mereka harus antre dan memiliki kesibukkan.
“Ini kan menyita waktu mereka. Sehingga kami gagas bagaimana mempermudah pelayanan dan tidak menguras waktu kerja masyarakat.
Bahkan, di desa gara-gara lama proses surat keterangan miskin membuat salah satu warga kami kehilangan beasiswa pendidikan perguruan tinggi.
Maka kami coba berinovasi dengan membuat website desa, namun memiliki fungsi pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Sejauh ini dari inovasi desa digital yang pihaknya lakukan, masyarakat cukup mengurus surat dan administrasi kependudukan dari rumah melalui telepon genggam dan tidak dipungut biaya apapun.
Ada 20 item pengurusan surat menyurat yang dilayani. Mulai dari urusan surat keterangan lahir, keterangan usaha, keterangan domisi, surat keterangan tidak mampu pembuatan KK, KTP dan lainnya.
“Desa digital ini bukan hanya memudahkan masyarakat dalam mengurus adminitrasi mereka. Melainkan juga memberikan informasi penularan Covid-19 di desa Delod Peken.
Termasuk pula tata ruang desa, berapa pendapatan desa, realisasi seperti apa dan informasi lainnya dan data kependudukan,” terangnya.
Telah berjalanannya desa digital sehari rata-rata 25-30 pengurusan surat terlayani dengan cepat tanpa proses antre.
Bahkan, untuk memaksimalkan desa digital, pihaknya telah memasang 20 titik wifi gratis yang di pasang di balai banjar, sekolah dan pusat keramaian warga.
“Untuk anggaran desa digital kami habis biaya sekitar Rp 11 juta,” pungkas Tabanan I Gede Komang Restan Wisnawa.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Tabanan Roemi Liestyowati menyatakan ada sekitar 20 desa di Tabanan
yang kini merambah ke desa digital dari 133 desa yang ada. Sisanya masih ratusan desa yang belum mengikuti perubahan teknologi.
Dari 20 desa yang sudah digitaliasi, 3 desa belum berjalan secara maksimal. Karena terkendala SDM dan operator digital di desa.
“Tiga desa tersebut sudah buat aplikasi, SDM memang ada namun tak memahami aplikasi. Ini sebenarnya menjadi kendala sehingga belum banyak desa di Tabanan bertransformasi ke desa digitalisasi,” ucapnya.
Menurutnya, beralih ke desa digital sebenarnya memiliki fungsi yang luar biasa. Selain memudahkan basis data kependudukan juga memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.
Cukup ada jaringan, aplikasi, perangkat, SDM dan kesanggupan komitmen desa mengelola maka desa digital bisa dijalankan.
“Kami berharap lebih banyak desa yang bertransformasi ke desa digital. Sehingga memudahkan mereka bekerja,” tandasnya. (*)
