28.4 C
Jakarta
30 April 2024, 4:38 AM WIB

4 Fraksi Boikot Laporan Pertanggungjawaban Bupati, Ini Respons Bharata

RadarBali.com – Empat fraksi di luar Fraksi PDIP, melakukan aksi walk out dalam sidang paripurna Jumat (22/9) kemarin.

Sidang yang diboikot adalah penyampaian pandangan umum terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Bupati Gianyar Tahun 2013-2018.

Alasan walkout lantaran empat fraksi sejak awal tidak menerima kehadiran Plt Sekda, Made Gede Wisnu Wijaya yang dianggap abal-abal.

Empat fraksi yang memilih meninggalkan ruang sidang, yakni, Golkar, Gerindra, Demokrat dan Hanura-Nasdem.

Usai sidang paripurna, Bupati Gianyar AA Gde Agung Bharata menyatakan, yang dipersoalkan oleh empat fraksi DPRD tersebut terkait pengangkatan Plt. Sekda.

Menurut Agung Brarata, pengangkatan Made Gede Wisnu Wijaya, sah sesuai dengan arahan dari Kementerian Dalam Negeri.

Tanpa adanya Plt Sekda, dikhawatirkan akan menimbulkan banyak persoalan yang tidak terselesaikan sehingga merugikan masyarakat.

“Salah satunya tentang hibah bansos, masyarakat sampai banyak yang menunggu karena selama belum ada Sekda, bupati yang menandatangani,” ujar Bharata.

Walau diboikot, Agung Bharata tetap menghargai langkah-langkah yang diambil empat fraksi itu. Sesuai dengan peraturan jika lebih dari 30 hari tidak ada pandangan fraksi secara otomatis dianggap tidak ada masukan terhadap LKPJ AMJ Bupati Periode 2013-2018.

“Tentu nanti kami juga akan melobi-lobi. Saya ingin suasana eksekutif dengan legislatif sejuk dan nyaman saja,” cetus panglingsir puri Gianyar itu. 

RadarBali.com – Empat fraksi di luar Fraksi PDIP, melakukan aksi walk out dalam sidang paripurna Jumat (22/9) kemarin.

Sidang yang diboikot adalah penyampaian pandangan umum terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Bupati Gianyar Tahun 2013-2018.

Alasan walkout lantaran empat fraksi sejak awal tidak menerima kehadiran Plt Sekda, Made Gede Wisnu Wijaya yang dianggap abal-abal.

Empat fraksi yang memilih meninggalkan ruang sidang, yakni, Golkar, Gerindra, Demokrat dan Hanura-Nasdem.

Usai sidang paripurna, Bupati Gianyar AA Gde Agung Bharata menyatakan, yang dipersoalkan oleh empat fraksi DPRD tersebut terkait pengangkatan Plt. Sekda.

Menurut Agung Brarata, pengangkatan Made Gede Wisnu Wijaya, sah sesuai dengan arahan dari Kementerian Dalam Negeri.

Tanpa adanya Plt Sekda, dikhawatirkan akan menimbulkan banyak persoalan yang tidak terselesaikan sehingga merugikan masyarakat.

“Salah satunya tentang hibah bansos, masyarakat sampai banyak yang menunggu karena selama belum ada Sekda, bupati yang menandatangani,” ujar Bharata.

Walau diboikot, Agung Bharata tetap menghargai langkah-langkah yang diambil empat fraksi itu. Sesuai dengan peraturan jika lebih dari 30 hari tidak ada pandangan fraksi secara otomatis dianggap tidak ada masukan terhadap LKPJ AMJ Bupati Periode 2013-2018.

“Tentu nanti kami juga akan melobi-lobi. Saya ingin suasana eksekutif dengan legislatif sejuk dan nyaman saja,” cetus panglingsir puri Gianyar itu. 

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/