DENPASAR – Rapat Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) antara Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) Provinsi Bali dengan pimpinan DPRD Provinsi Bali, Sabtu (25/8) sore tadi berlangsung memanas.
Informasi yang dihimpun radarbali.jawapos.com, ketegangan saat rapat yang digelar sejak pukul 14.00-16.30 menyusul dengan adanya opsi pemangkasan dana hibah.
Bahkan, karena memanasnya suasana rapat, sejumlah anggota rapat terpaksa dipisah.
Salah satu pimpinan fraksi, menjelaskan, perdebatan panas saat rapat antara TAPD dengan pimpinan DPRD Bali terjadi setelah ada beberapa pihak mengoreksi kembali alokasi dana hibah yang difasilitasi anggota DPRD Provinsi Bali.
“Alokasi dana hibah yang dirancang awalnya Rp 6 miliar, dipangkas jadi Rp 2 miliar. Ini masih sulit diterima,” ujar salah seorang dewan yang keluar dari ruang rapat dewan dan fraksi.
Pihaknya berharap, dana hibah yang dialokasikan tetap sesuai dengan anggaran, karena menurutnya seluruh kelompok masyarakat sudah melakukan pengajuan bahkan diantaranya sudah diverifikasi.
“Ini prosesnya sudah berjalan, bahkan bukan hanya pengajuan sudah verifikasi. Kalau begini bagaimana caranya menyampaikan pada masyarakat?” ucapnya.
Hingga saat ini rapat masih berlangsung alot, dan belum ada keputusan akhir tetap atau dipangkasnya alokasi dana hibah.
DENPASAR – Rapat Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) antara Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) Provinsi Bali dengan pimpinan DPRD Provinsi Bali, Sabtu (25/8) sore tadi berlangsung memanas.
Informasi yang dihimpun radarbali.jawapos.com, ketegangan saat rapat yang digelar sejak pukul 14.00-16.30 menyusul dengan adanya opsi pemangkasan dana hibah.
Bahkan, karena memanasnya suasana rapat, sejumlah anggota rapat terpaksa dipisah.
Salah satu pimpinan fraksi, menjelaskan, perdebatan panas saat rapat antara TAPD dengan pimpinan DPRD Bali terjadi setelah ada beberapa pihak mengoreksi kembali alokasi dana hibah yang difasilitasi anggota DPRD Provinsi Bali.
“Alokasi dana hibah yang dirancang awalnya Rp 6 miliar, dipangkas jadi Rp 2 miliar. Ini masih sulit diterima,” ujar salah seorang dewan yang keluar dari ruang rapat dewan dan fraksi.
Pihaknya berharap, dana hibah yang dialokasikan tetap sesuai dengan anggaran, karena menurutnya seluruh kelompok masyarakat sudah melakukan pengajuan bahkan diantaranya sudah diverifikasi.
“Ini prosesnya sudah berjalan, bahkan bukan hanya pengajuan sudah verifikasi. Kalau begini bagaimana caranya menyampaikan pada masyarakat?” ucapnya.
Hingga saat ini rapat masih berlangsung alot, dan belum ada keputusan akhir tetap atau dipangkasnya alokasi dana hibah.
