Partisipasi Pemilih Pilgub Turun, KPU: Kualitas Calon Ikut Berpengaruh

DENPASAR – KPU Bali dipastikan gagal memenuhi target partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak 2018. Partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2018 kali ini hanya 72,09 persen.

“Berdasar hasil hitung cepat KPU Pusat 72,09 persen (Pilgub Bali 2018, red). Bagi kami itu sudah angka partisipasi yang tinggi. Dulu (Pilgub Bali 2013, red) angka partisipasi 74,06 persen,” ujar Ketua KPU Bali I Dewa Kade Raka Sandi.

Menurut Raka Sandi, perolehan angka tersebut didapat di tengah keterbatasan pihaknya, khususnya dalam hal dana.

“Memang lebih rendah dari dulu lagi 2 persen. Angka 72 persen itu di tengah-tengah keterbatasan kita,” ucapnya semangat.

Komisioner KPU Bali Wayan Jondra menambahkan, berdasar hasil penelitian di Buleleng tahun 2017 lalu menunjukkan partisipasi pemilih ditentukan oleh beberapa hal.

Antara lain kualitas calon, keakuratan DPT, dan imbalan yang ada. “Misalnya berupa undian. Kalau ada undian tentu masyarakat semangat untuk hadir.

Dalam perencanaan awal, kami punya rencana membuat undian dengan hadiah mobil dan sepeda motor. Dengan sistem online begini kan sebenarnya gampang pengundiannya.

Tapi, karena masalah anggaran jadi dihapus,” terangnya sembari menyebut anggaran klop dari Pemprov Bali baru komplit diterima KPUD Bali H-1 atau Selasa (26/6). 

Tentang partisipasi pemilih yang anjlok, Jondra tak menampik sangat bertalian dengan pemotongan anggaran oleh Pemprov Bali dan DPRD Bali.

Dirinya juga sepakat dengan pernyataan anggota DPD RI, Wayan Gede Pasek Suardika bahwa DPRD Bali sekaligus Pemprov Bali mau tidak mau harus bertanggung jawab pada turunnya partisipasi pemilih.

Pemotongan anggaran, terangnya, membuat sosialisasi yang massif tak bias diberikan kepada masyarakat.

Raka Sandi menambahkan rencana undian berhadiah mobil dan sepeda motor ditilik dari kesadaran berdemokrasi memang kurang ideal,

namun bila berbicara soal upaya mendongkrak partisipasi pemilih guna mengejar target nasional 77,5 persen, strategi tersebut diyakini berhasil.

“Kondisi saat ini dengan anggaran yang terbatas pun masyarakat tetap memilih. Yang kita syukuri dari sekian tahapan dari awal sampai akhir tidak ada kekerasan; tidak ada konflik yang betul-betul perlu diatensi,” terangnya. 

DENPASAR – KPU Bali dipastikan gagal memenuhi target partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak 2018. Partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2018 kali ini hanya 72,09 persen.

“Berdasar hasil hitung cepat KPU Pusat 72,09 persen (Pilgub Bali 2018, red). Bagi kami itu sudah angka partisipasi yang tinggi. Dulu (Pilgub Bali 2013, red) angka partisipasi 74,06 persen,” ujar Ketua KPU Bali I Dewa Kade Raka Sandi.

Menurut Raka Sandi, perolehan angka tersebut didapat di tengah keterbatasan pihaknya, khususnya dalam hal dana.

“Memang lebih rendah dari dulu lagi 2 persen. Angka 72 persen itu di tengah-tengah keterbatasan kita,” ucapnya semangat.

Komisioner KPU Bali Wayan Jondra menambahkan, berdasar hasil penelitian di Buleleng tahun 2017 lalu menunjukkan partisipasi pemilih ditentukan oleh beberapa hal.

Antara lain kualitas calon, keakuratan DPT, dan imbalan yang ada. “Misalnya berupa undian. Kalau ada undian tentu masyarakat semangat untuk hadir.

Dalam perencanaan awal, kami punya rencana membuat undian dengan hadiah mobil dan sepeda motor. Dengan sistem online begini kan sebenarnya gampang pengundiannya.

Tapi, karena masalah anggaran jadi dihapus,” terangnya sembari menyebut anggaran klop dari Pemprov Bali baru komplit diterima KPUD Bali H-1 atau Selasa (26/6). 

Tentang partisipasi pemilih yang anjlok, Jondra tak menampik sangat bertalian dengan pemotongan anggaran oleh Pemprov Bali dan DPRD Bali.

Dirinya juga sepakat dengan pernyataan anggota DPD RI, Wayan Gede Pasek Suardika bahwa DPRD Bali sekaligus Pemprov Bali mau tidak mau harus bertanggung jawab pada turunnya partisipasi pemilih.

Pemotongan anggaran, terangnya, membuat sosialisasi yang massif tak bias diberikan kepada masyarakat.

Raka Sandi menambahkan rencana undian berhadiah mobil dan sepeda motor ditilik dari kesadaran berdemokrasi memang kurang ideal,

namun bila berbicara soal upaya mendongkrak partisipasi pemilih guna mengejar target nasional 77,5 persen, strategi tersebut diyakini berhasil.

“Kondisi saat ini dengan anggaran yang terbatas pun masyarakat tetap memilih. Yang kita syukuri dari sekian tahapan dari awal sampai akhir tidak ada kekerasan; tidak ada konflik yang betul-betul perlu diatensi,” terangnya.