SINGARAJA – Sejumlah anggota DPRD Buleleng dikabarkan melakukan manuver terbaru untuk mendapat tambahan insentif dari daerah.
Setelah dana hibah dan bansos dipangkas, kini sejumlah anggota mengusulkan agar anggaran serta volume perjalanan dinas dinaikkan.
Kini DPRD Buleleng sebenarnya mendapat jatah perjalanan dinas maksimal 10 hari dalam sebulan.
Untuk perjalanan dinas dalam daerah, masing-masing anggota mendapat uang saku Rp 2,2 juta per hari, ditambah uang representasi Rp 300 ribu per hari.
Sementara untuk perjalanan dalam daerah, uang saku sebesar Rp 625ribu per hari ditambah uang representasi Rp 175 ribu per hari.
Belakangan muncul sejumlah opsi untuk menaikkan perjalanan dinas itu. Pertama, menaikkan volume perjalanan dinas menjadi 12 hari sebulan dengan alokasi anggaran yang tetap.
Kedua, volume perjalanan dinas tetap 10 hari, sementara uang saku harian dan uang representasi mengalami kenaikan.
Ketiga, meningkatkan volume perjalanan dinas menjadi 16 hari sebulan, dengan kenaikan uang saku dan uang representasi.
Informasinya, usulan yang disetujui pemerintah daerah adalah opsi kedua. Yakni perjalanan dinas tetap selama 10 hari per bulan.
Uang saku keluar daerah naik menjadi Rp 2,9 juta per orang per hari. Demikian pula degan uang representasi naik menjadi Rp 500 ribu per orang per hari.
Sementara untuk perjalanan dalam daerah, uang saku naik menjadi Rp 750 ribu per orang per hari, sedangkan uang representasi tetap Rp 175 ribu per orang per hari.
Usulan kenaikan itu disebut sempat disampaikan pada penyusunan rencana kerja DPRD Buleleng, pekan lalu. Usulan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Buleleng H. Mulyadi Putra.
Saat dikonfirmasi, Mulyadi tak menampik hal tersebut. “Memang betul komisi IV mengusulkan agar ada peningkatan volume.
Beberapa hari lalu juga ada rapat fraksi dengan kepala daerah, bicarakan angka tertentu. Kami sebenarnya tidak ada usulan tertentu,
kami hanya usulkan volume (perjalanan dinas) pada pimpinan. Apakah diterima atau tidak, itu kami serahkan pada pimpinan,” kata Mulyadi.
Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna yang dihubungi terpisah, mengaku ada beberapa anggota dan fraksi yang mengusulkan perjalanan dinas.
“Bukan secara kelembagaan. Ada beberapa anggota dan fraksi yang usulkan. Ini sudah kami komunikasikan pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah, termasuk ke bupati langsung,” katanya.
Terkait usulan itu, Supriatna mengaku sudah ada sejumlah titik temu. Supriatna sendiri mengaku kurang sepakat dengan kenaikan volume perjalanan dinas.
Karena hal itu akan berdampak pada kinerja dewan yang mengalami penurunan. Alokasi perjalanan dinas yang terlalu banyak, akan membuat anggota dewan jarang berada di kantor.
“Saya pribadi berpendapat perjalanan dinas itu bukan kegiatan yang substansial. Masih ada hal-hal yang masih bisa kedepankan,
terutama program prioritas untuk masyarakat. Mudah-mudahan teman-teman anggota bisa memahami hal ini,” katanya.
