Akulturasi di Bali memang sudah kohesif sejak awal berproses zaman kerajaan silam. Kerukunan antar umat beragama di Bali memang warisan para leluhur.
KADEK SURYA KENCANA, Denpasar
KONSEP menyama braya (kekerabatan) di Bali dinyatakan bukan hal baru. Bahkan, dengan semua agama dan aliran.
Dengan warga Tionghoa sudah terjalin sejak zaman dalem Balingkang. Nyame Selam (Islam) sejak zaman Raja Dalem Watu Renggong, Gelgel Klungkung.
Ketika Majapahit sudah jatuh, kerajaan Watu Renggong masih menguasai Bali, sebagian Jawa Timur, Sumbawa dan Bone, NTT.
Demikian diungkapkan Ketua Umum Asosiasi FKUB Indonesia Ida Panglingsir Putra Sukahet, kepada Jawa Pos Radar Bali, Senin kemarin (20/5).
Menurutnya, Raja Dalem Watu Renggong yang sakti mandra guna memerintah dengan bijaksana. Sehingga situasi “politik” di Bali damai, rukun, aman dan sejahtera.
Babak baru Nyame Selam dimulai saat Dalem Watu Renggong berkunjung ke kerajaan Blambangan yang berpusat di Banyuwangi sebagai bawahan Raja Gelgel.
Sepulang dari Blambangan, ada 40 KK muslim mengikuti Dalem Watu Renggong dan bertekad bulat sebagai abdi.
“Mulanya Dalem Watu Renggong ingin mengajak 40 KK muslim itu untuk masuk Hindu. Namun kenyataannya tidak.
Mereka warga Muslim malah diberi lahan perkampungan, kuburan dan bangun Masjid, itulah kini yang disebut Muslim Gelgel,” ungkap Sukahet yang merupakan salah seorang keturunan langsung Raja Gelgel Klungkung.
Kebijakan itu kisahnya, diikuti para Anglurah di Kabupaten. Mulai di Karangasem, Badung, Buleleng dan Jembrana, menampung warga Muslim dan diberi kampung Islam tersendiri hingga sekarang.
“Hingga sekarang membina kerukunan atas tiga panggilan. Yakni, agama yang mengajarkan hidup rukun, panggilan negara sebagai falsagah negara, toleransi dan tatwamasi,” ungkapnya.
Merawat kerukunan katanya, tanpa pandang beda agama, suku, dan ras. “Sebab perbedaan itu memang ciptaan Tuhan. Kalau tanpa perbedaan hidup ini malah tidak hidup dan tidak indah,” ungkap Ida Sekahet.
Menyikapi adanya isu gerakan khilafah di Indonesia, selaku Ketua Umum Asosiasi FKUB Indonesia, menyeru agar isu itu dihentikan.
Sebab menurutnya, falsafah negara Indonesia sudah final. “Kita harus setia pada NKRI berdasar Pancasila dan UUD 1945, tak bisa diungkit dan diutak-atik lagi.
Negara berdasar agama tak bisa langgeng. Bersyukur kita punya Pancasila yang menyatukan. Ini ideologi terbaik yang dikagumi dunia,” tandasnya.
Ditegaskan, bahwa tatanan berbangsa masyarakat Indonesia adalah kemajemukan. Karena itu jelasnya, tak mungkin Indonesia mendirikan negara Kristen, Hindu dan Islam dan lainnya.
“Karena itu menjadilah penganut agama dan warga negara yang baik,” imbaunya. Terkait adanya upaya gerakan people power menurut Sukahet tak punya alasan.
Indonesia penyelenggara Pemilu terbesar, dan paling rumit dunia. Meski begitu lanjutnya, Pemilu terbukti berjalan lancar, aman damai, dan sangat terbuka.
“Malah kita teriamaksih pada penyelenggara Pemilu, TNI/Polri, dan masyarakat yang partisipasinya luar biasa, ini anugerah Tuhan,” ungkapnya.
Menurutnya, tak mungkin pekerjaan besar tanpa masalah. Karena itu jika ada sengketa Pemilu sebaiknya di salurkan ke lembaga berwenang.
“Jika punya bukti kecurangan, silahkan salurkan ke mekanisme hukum. Pemilu kan ada wasitnya dan mahkamah konstitusi tempat
menyelesaikan sengeketanya. Hentikan provokasi people power, lebih baik kerahkan massa untuk gotong royong,” serunya.
Katanya, bagaimana mau mengajak people power sedang masa jabatan presiden saja dibatasi 2 periode.
“People power bisa dilakukan jika pemimpinnya diktator, menyengsarakan rakyat, korup dan lain-lain. Kalau terkait hasil Pemilu mau people power apa,” sentilnya.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Rois Aam Syuriah PCNU Kota Denpasar, KH. Mustafa Al Amin.
Menurut Kyai Mustofa, bentuk negara republik yang dianut Indonesia berbeda dengan negara berbentuk khilafah. Baik dari sudut pengertian, ideologi, landasan yuridis dan historis.
Dijelaskan, Negera Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdiri karena kesepakatan bersama seluruh komponen bangsa yang menetapkan Indonesia Raya yang majemuk dari berbagai sisi.
Baik suku, etnis, agama dan kepercayaan serta sosial budaya. “Karenanya NKRI ini bukan negara agama, bukan juga negara sekuler,
tetapi lebih tepat disebut negara umat beragama dengan menempatkan Pancasila sebagai falsafah/ideologi dan dasar negaranya,”ungkap Kyai Mustofa.
NKRI lanjutnya, adalah negara yang dibangun dengan konsensus bersama (darul mitsaq) atau negeri perjanjian seluruh elemen bangsa (darul ahdi wasy syahadah), yang sangat berbeda dengan sistem khilafah.
“Karena itu, dengan sendirinya sistem khilafah tidak cocok, bahkan tertolak secara otomatis di negara Pancasila ini,” pungkasnya. (*)
