DENPASAR – Perbedaan pandangan dan data terkait pembangunan proyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi terkait luasan sawah yang diterabas terjadi antara pihak Pemerintahan Provinsi Bali dan juga Front Demokrasi Perjuangan Rakyat (FRONTIER) Bali.
Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster sempat menyatakan di berbagai media bahwa lahan sawah yang terkena trase Tol Gilimanuk-Mengwi hanya 200 hektar saja. Namun berdasarkan temuan dari kajian yang dilakukan oleh KEKAL, FRONTIER, dan WALHI Bali berbeda justru mendapati jumlah luasan yang berbeda dari luasan yang disebutkan oleh Gubernur Bali.
Sekjen FRONTIER Bali, Anak Agung Gede Surya Sentana menjelaskan jika berdasarkan temuan dari KEKAL, FRONTIER dan WALHI, pihaknya mendapati jika lahan sawah yang terkena trase Tol Gilimanuk Mengwi seluas 480,54 Ha.
Itu terdiri dari 98 titik subak yang mana rincian luasannya dipaparkan adalah di wilayah Badung seluas 14,13 Ha, Tabanan seluas 212,89 Ha, dan Jembrana 253,52 Ha yang mana jika dijumlah mekan ditemukan 480,54 hektar.
“Statemen dari Gubernur Bali yang mengatakan jika luasan sawah yang terdampak Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi patut kita pertanyakan,” ujarnya saat menggelar konfernsi pers di Denpasar pada Senin (31/10/2022).
Surya Sentana memaparkan, jika proyek pembanguan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi berpotensi menyebabkan alih fungsi lahan yang secara langsung akan meningkatkan kerentanan Bali terhadap bencana serta akan berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan pangan.
Ia mengutip temuan pakar pertanian Prof. Windia yang mengatakan bahwa Bali saat ini mengalami defisit beras sebanyak 100 ribu ton per tahunnya.
Selain itu menurut data P3 Ekoregion Bali Nusra, luasan tertinggi dalam kategori tinggi dan sangat tinggi adalah Kabupaten Tabanan yang dimana trase Tol Gilimanuk mengwi akan melewati lahan sawah di kabupaten Tabanan seluas 212,89 Ha. “Tak dapat dipungkiri maka bencana keterancaman pemenuhan kebutuhan pangan akan niscaya terjadi” ucapnya.
FRONTIER-Bali juga menyoroti terkait kejadian berbagai bencana seperti Banjir dan Tanah longsor yang melanda Bali akhir-akhir ini khususnya di Jembrana.
Mereka menilai, hal tersebut terjadi akibat masih buruknya mitigasi bencana Bali yang disebabkan oleh pembangunan yang acapkali mendegradasi lingkungan, seperti areal persawahan dan hutan.
Pembangunan yang mendorong alih fungsi lahan terus-menerus pastinya akan menyebabkan bencana yang lebih serius ditambah dengan adanya kebijakan Pemerintah yakni Gubernur Bali seperti proyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi yang akan menerabas ratusan hektar sawah dan merusak Sistem Subak sebagai salah satu sistem hidrologis alami yang berguna sebagai penahan air dari hulu ke hilir.
“Dewasa ini Kita butuh kebijakan yang pro lingkungan, bukan malah membenarkan pembangunan yang mendegradasi lingkungan dan mengurangi jumlah subak” imbuhnya. (ara/rid)
