NEGARA – Gelombang mutasi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana dimulai, Jumat (30/4). Sebanyak 44 orang pegawai yang bertugas sebagai staf dipindah ke organisasi perangkat daerah lain.
Sedangkan mutasi untuk pejabat eselon III atau setingkat kepala bidang, serta eselon IV setingkat setingkat kasi, kasubid dan kasubag diwacanakan pada akhir bulan Mei mendatang.
Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana I Nengah Ledang mengatakan, pergeseran pegawai di sejumlah OPD, dimutasi ke OPD lain merupakan kebijakan biasa untuk penyegaran organisasi.
“Kalau mutasi itu sudah biasa, sebagai penyegaran,” jelasnya, di konfirmasi di ruang kerjanya.
Selain sebagai penyegaran organisasi, mutasi pegawai tersebut dilakukan karena ada kekosongan posisi karena pensiun atau pindah sebagai staf lain. Sehingga, perlu dilakukan pergeseran pegawai dari dinas ke dinas lain.
Kebijakan mutasi di pemerintahan Bupati Jembrana I Nengah Tamba dan Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna yang baru dua bulan memimpin, terindikasi karena ada motif politik. Pasalnya, ada salah satu pegawai yang selama ini menjadi staf yang dekat dengan bupati dan wakil bupati sebelumnya juga digeser.
“Pergeseran ini biasa, hanya penyegaran organisasi. Tidak ada motif lain,” tegasnya.
Selain mutasi staf, berikutnya adalah mutasi pegawai setingkat kabid, kasi, kasubid dan kasubag. Surat permohonan mutasi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah disampaikan, namun hingga saat ini masih belum ada persetujuan untuk mutasi.
“Kalau sudah ada izin, bisa langsung mutasi. Sekarang hanya menunggu izin dari mendagri saja,” terangnya.
Izin dari Mendagri juga untuk pengisian jabatan kepala dinas dan Sekda Jembrana yang masih kosong. Diantaranya, sekretaris kabupaten Jembrana dan jabatan kepala dinas pekerjaan umum. Hingga saat ini, belum ada persetujuan dari kementerian dalam negeri untuk mutasi dan lelang jabatan untuk dua jabatan tersebut.
