MANGUPURA – Untuk menekan kemacetan selama Annual Meeting IMF – World Bank yang berlangsung 7 – 16 Oktober 2018, Polda Bali berencana memberlakukan pelat nomor polisi ganjil genap.
Namun penerapan lalu lintas ganjil genap ini belum final. Kadishub Badung AA Rai Yuda Dharma kepada Jawa Pos Radar Bali mengatakan, pemberlakuan ganjil genap masih menunggu keputusan pusat.
Karena nanti pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Lalulintas Perhubungan Darat. Namun, untuk kesiapan program ini, Dishub Badung menyiapkan 165 tenaga pengatur lalulintas.
Mereka akan berjaga di setiap pos pantau di masing-masing persimpangan jalan untuk membantu pihak kepolisian. Pihaknya akan melakukan rapat internal untuk penugasannya nanti.
Masing-masing pos pantau diisi oleh sebanyak 3-5 petugas. Untuk di Kuta Selatan, akan diisi oleh UPT LLH Badung Selatan. Sedangkan untuk kegiatan di Utara, akan diturunkan anggota induk.
“Untuk yang di utara, kemungkinan untuk mengatur lalulintas saat delegasi akan menuju kawasan objek wisata seperti Taman Ayun dan beberapa objek wisata lain,” jelasnya.
Begitu juga pemantauan di lapangan akan menurunkan Unit Reaksi Cepat (URC) yang ada di Badung Selatan.
Untuk 1 mobil URC akan diisi oleh empat personel. Mereka akan keliling untuk melakukan pemantauan.
Tidak hanya itu, saat pemberlakuan kendaraan dengan nomor polisi ganjil-genap juga akan ikut membatu pihak kepolisian.
Termasuk juga atensi terhadap parkir liar. “Untuk parkir liar, nanti URC yang akan bergerak. Kawasan yang menjadi titik ganjil genap akan diawasi. Kita bersinergi dengan pihak kepolisian,” pungkasnya.
MANGUPURA – Untuk menekan kemacetan selama Annual Meeting IMF – World Bank yang berlangsung 7 – 16 Oktober 2018, Polda Bali berencana memberlakukan pelat nomor polisi ganjil genap.
Namun penerapan lalu lintas ganjil genap ini belum final. Kadishub Badung AA Rai Yuda Dharma kepada Jawa Pos Radar Bali mengatakan, pemberlakuan ganjil genap masih menunggu keputusan pusat.
Karena nanti pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Lalulintas Perhubungan Darat. Namun, untuk kesiapan program ini, Dishub Badung menyiapkan 165 tenaga pengatur lalulintas.
Mereka akan berjaga di setiap pos pantau di masing-masing persimpangan jalan untuk membantu pihak kepolisian. Pihaknya akan melakukan rapat internal untuk penugasannya nanti.
Masing-masing pos pantau diisi oleh sebanyak 3-5 petugas. Untuk di Kuta Selatan, akan diisi oleh UPT LLH Badung Selatan. Sedangkan untuk kegiatan di Utara, akan diturunkan anggota induk.
“Untuk yang di utara, kemungkinan untuk mengatur lalulintas saat delegasi akan menuju kawasan objek wisata seperti Taman Ayun dan beberapa objek wisata lain,” jelasnya.
Begitu juga pemantauan di lapangan akan menurunkan Unit Reaksi Cepat (URC) yang ada di Badung Selatan.
Untuk 1 mobil URC akan diisi oleh empat personel. Mereka akan keliling untuk melakukan pemantauan.
Tidak hanya itu, saat pemberlakuan kendaraan dengan nomor polisi ganjil-genap juga akan ikut membatu pihak kepolisian.
Termasuk juga atensi terhadap parkir liar. “Untuk parkir liar, nanti URC yang akan bergerak. Kawasan yang menjadi titik ganjil genap akan diawasi. Kita bersinergi dengan pihak kepolisian,” pungkasnya.
