SINGARAJA – Nasib apes menimpa 134.691 orang pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang masuk dalam kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) daerah.
Warga Buleleng ini tak bisa lagi menggunakan KIS untuk berobat gratis. Sebab pemerintah melakukan penonaktifan pemegang KIS. Penonaktifan itu dipicu minimnya anggaran yang dimiliki pemerintah.
Kepala Dinas Sosial Buleleng I Gede Sandhiyasa mengatakan, para pemegang KIS-PBI daerah yang kartunya sudah nonaktif, dianjurkan mendaftar sebagai peserta mandiri.
Sebab, mereka tak tercantum dalam DTKS atau Basis Data Terpadu (BDT). “Logikanya kalau sudah tidak masuk DTKS atau BDT itu
mereka sudah mampu. Bisa juga mereka itu pekerja atau karyawan, tapi masih pegang KIS-PBI daerah,” imbuh I Gede Sandhiyasa.
Bagaimana bila ada warga miskin yang terkena penonaktifan KIS-PBI? Sandhiyasa mengatakan, warga miskin itu diduga tidak masuk dalam DTKS atau BDT.
Ia pun menyarankan agar pemerintah desa segera melakukan update data DTKS dan BDT, pada bulan Maret mendatang.
“Kartu yang nonaktif itu juga masih kami verifikasi ulang sekarang. Siapa tahu ada kekeliruan karena human error.
Kalau ada yang luput, pasti kami data dan kami laporkan pada pimpinan daerah. Mudah-mudahan ada solusinya,” tukas Sandhiyasa.
SINGARAJA – Nasib apes menimpa 134.691 orang pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang masuk dalam kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) daerah.
Warga Buleleng ini tak bisa lagi menggunakan KIS untuk berobat gratis. Sebab pemerintah melakukan penonaktifan pemegang KIS. Penonaktifan itu dipicu minimnya anggaran yang dimiliki pemerintah.
Kepala Dinas Sosial Buleleng I Gede Sandhiyasa mengatakan, para pemegang KIS-PBI daerah yang kartunya sudah nonaktif, dianjurkan mendaftar sebagai peserta mandiri.
Sebab, mereka tak tercantum dalam DTKS atau Basis Data Terpadu (BDT). “Logikanya kalau sudah tidak masuk DTKS atau BDT itu
mereka sudah mampu. Bisa juga mereka itu pekerja atau karyawan, tapi masih pegang KIS-PBI daerah,” imbuh I Gede Sandhiyasa.
Bagaimana bila ada warga miskin yang terkena penonaktifan KIS-PBI? Sandhiyasa mengatakan, warga miskin itu diduga tidak masuk dalam DTKS atau BDT.
Ia pun menyarankan agar pemerintah desa segera melakukan update data DTKS dan BDT, pada bulan Maret mendatang.
“Kartu yang nonaktif itu juga masih kami verifikasi ulang sekarang. Siapa tahu ada kekeliruan karena human error.
Kalau ada yang luput, pasti kami data dan kami laporkan pada pimpinan daerah. Mudah-mudahan ada solusinya,” tukas Sandhiyasa.
