29.2 C
Jakarta
30 April 2024, 2:24 AM WIB

Galian C Dipolitisasi, Pengusaha Pro Depo Sangkal Monopoli Harga Pasir

AMLAPURA – Pengusaha galian C di Kubu, Karangasem belakangan saling balas menyampaikan aspirasi ke Gedung Dewan.

Kemarin giliran pengusaha pro Depo Kubu yang menggelar demo ke DPRD Karangasem. Hanya saja demo kali ini jauh lebih besar dari masa sebelumnya. 

Sedikitnya 900 massa datang  dengan menggunakan puluhan mobil. Mereka adalah para sopir, pengusaha galian C pro Depo dan juga warga masyarakat Kubu yang sempat mengungsi dan selama ini dibantu CSR oleh pengusaha tersebut.

Lantaran massa cukup banyak, pihak Dewan pun menerima para pendemo tersebut di Aula DPRD Karangaem. Alasannya, di ruang rapat lantai II disebut tidak menampung.

Terpaksa mereka diterima dengan lesehan di aula tersebut. “Kami tidak mau diterima secara perwakilan, kami datang kesini harus diterima keseluruhan.

Kalau tidak kami akan menginap di Gedung Dewan,” teriak  Gede Ariana, wakil pengurus Depo yang juga pengusaha galian C asal Kubu.

Mereka lalu  diterima di lantai II Aula DPRD Karangasem oleh Ketua Komisi III DPRD Karangasem, I Gusti Agung Dwi Putra dari Fraksi Golkar.

Hadir juga diantaranya Komang Sartika, Wayan Tama, Bendesa Muliawan dan I Gede Dauh Suprapto. Nyoman Arya, dari perwakilan Depo mengaku tidak terima kalau pihak Depo di bilang arogan.

“Kami tidak terima kalau depo di bilang arogan,” teriaknya. Arya mengatakan, keberadaan depo sudah dikoordinasikan dengan Pemkab Karangasem.

Bahkan katanya, pendiriannya juga atas saran pemerintah. Diantaranya, juga karena alasan dalam kondisi bahaya atau Gunung Agung masih level awas.

Sehingga kalau sewaktu waktu ada evakuasi warga truk truk galian C tidak menghambat jalur evakuasi.

Bahkan  ini merupakan sopir lokal yang siap membantu evakuasi kalau tiba – tiba terjadi peningkatan aktifitas Gunung Agung.

“Kami para sopir sudah sepakat akan menurunkan material jika terjadi kenaikan aktivitas Gunung Agung untuk evakuasi warga,” ujar Nengah Subrata dari Pertiwi Agung yang juga pengurus Depo.

Pihak Depo juga membantah kalau tidak benar sejak ada depo truk truk galian C sepi ke Kubu. Bahkan sesuai data yang dia punya sekarang ini masih ada 400 truk galian C per hari yang ke kubu.

Data yang disampaikan Nyoman Celos dalam demo lalu kalau truk hanya 132 buah dinyatakan tidak benar.

Sementara soal harga pasir mengakui kalau pihak depo menjual Rp 1,1 juta per truknya bukan Rp 1,3 juta.

“Ada segelintir orang yang sudah dapat keuntungan besar namun menjelek – jelekkan kami di Depo,” ujarnya.

Padahal di Depo terdapat 200 truk per hari dibagi 52 pengusaha sehingga per hari rata rata dapat 4 truk. Sementara pengusaha tersebut dapat 100 truk per hari sendirian.

 “Kami ini tidak mementingkan perut sendiri namun kepentingan bersama,” ujarnya. Sementara itu, Kepala BPKAD Karangasem Nengah Mindra mengatakan tujuan pendirian depo pada awalnya menjaga ketersediaan pasir di Bali.

Mindra juga menegaskan tidak boleh ada monopoli dan siapapun bisa mendirikan Depo. I Gusti Agung Dwi Putra meminta agar eksekutif membuat regulasi terkait depo.

Terkait adanya kebocoran faktur menurut Gung Dwi dia baru tahu dan ini masukan berharga buat Pemkab Karangasem.

AMLAPURA – Pengusaha galian C di Kubu, Karangasem belakangan saling balas menyampaikan aspirasi ke Gedung Dewan.

Kemarin giliran pengusaha pro Depo Kubu yang menggelar demo ke DPRD Karangasem. Hanya saja demo kali ini jauh lebih besar dari masa sebelumnya. 

Sedikitnya 900 massa datang  dengan menggunakan puluhan mobil. Mereka adalah para sopir, pengusaha galian C pro Depo dan juga warga masyarakat Kubu yang sempat mengungsi dan selama ini dibantu CSR oleh pengusaha tersebut.

Lantaran massa cukup banyak, pihak Dewan pun menerima para pendemo tersebut di Aula DPRD Karangaem. Alasannya, di ruang rapat lantai II disebut tidak menampung.

Terpaksa mereka diterima dengan lesehan di aula tersebut. “Kami tidak mau diterima secara perwakilan, kami datang kesini harus diterima keseluruhan.

Kalau tidak kami akan menginap di Gedung Dewan,” teriak  Gede Ariana, wakil pengurus Depo yang juga pengusaha galian C asal Kubu.

Mereka lalu  diterima di lantai II Aula DPRD Karangasem oleh Ketua Komisi III DPRD Karangasem, I Gusti Agung Dwi Putra dari Fraksi Golkar.

Hadir juga diantaranya Komang Sartika, Wayan Tama, Bendesa Muliawan dan I Gede Dauh Suprapto. Nyoman Arya, dari perwakilan Depo mengaku tidak terima kalau pihak Depo di bilang arogan.

“Kami tidak terima kalau depo di bilang arogan,” teriaknya. Arya mengatakan, keberadaan depo sudah dikoordinasikan dengan Pemkab Karangasem.

Bahkan katanya, pendiriannya juga atas saran pemerintah. Diantaranya, juga karena alasan dalam kondisi bahaya atau Gunung Agung masih level awas.

Sehingga kalau sewaktu waktu ada evakuasi warga truk truk galian C tidak menghambat jalur evakuasi.

Bahkan  ini merupakan sopir lokal yang siap membantu evakuasi kalau tiba – tiba terjadi peningkatan aktifitas Gunung Agung.

“Kami para sopir sudah sepakat akan menurunkan material jika terjadi kenaikan aktivitas Gunung Agung untuk evakuasi warga,” ujar Nengah Subrata dari Pertiwi Agung yang juga pengurus Depo.

Pihak Depo juga membantah kalau tidak benar sejak ada depo truk truk galian C sepi ke Kubu. Bahkan sesuai data yang dia punya sekarang ini masih ada 400 truk galian C per hari yang ke kubu.

Data yang disampaikan Nyoman Celos dalam demo lalu kalau truk hanya 132 buah dinyatakan tidak benar.

Sementara soal harga pasir mengakui kalau pihak depo menjual Rp 1,1 juta per truknya bukan Rp 1,3 juta.

“Ada segelintir orang yang sudah dapat keuntungan besar namun menjelek – jelekkan kami di Depo,” ujarnya.

Padahal di Depo terdapat 200 truk per hari dibagi 52 pengusaha sehingga per hari rata rata dapat 4 truk. Sementara pengusaha tersebut dapat 100 truk per hari sendirian.

 “Kami ini tidak mementingkan perut sendiri namun kepentingan bersama,” ujarnya. Sementara itu, Kepala BPKAD Karangasem Nengah Mindra mengatakan tujuan pendirian depo pada awalnya menjaga ketersediaan pasir di Bali.

Mindra juga menegaskan tidak boleh ada monopoli dan siapapun bisa mendirikan Depo. I Gusti Agung Dwi Putra meminta agar eksekutif membuat regulasi terkait depo.

Terkait adanya kebocoran faktur menurut Gung Dwi dia baru tahu dan ini masukan berharga buat Pemkab Karangasem.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/