AMLAPURA – Masih ada ribuan Kepala Keluarga (KK) di Karangasem yang belum memiliki hunian rumah atau backlog. Kondisi ini terjadi merata di delapan kecamatan yang ada di Karangasem.
Hal tersebut diungkapkan langsung Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Karangasem, I Nyoman Merta Tenaya dihubungi Jumat (2/4).
Tenaya menyebut terdapat 4.000-an KK di wilayah Karangasem yang masih belum memiliki hunian rumah. Usianya pun bervariatif, mulai dari pasangan keluarga muda hingga lansia. Jika diasumsikan per KK ada 2-4 jiwa, maka jumlah itu antara 8.000 hingga 16.000 orang di Karangasem tak memiliki rumah tinggal permanen.
“Itu merata di semua kecamatan. Mereka yang tidak memiliki rumah yang kami data ini merupakan masyarakat yang sudah dalam ikatan menikah. Artinya sudah berkeluarga itu ada 4.000 KK lebih,” ujarnya.
Mereka yang terdata belum memiliki tempat tinggal ini rata-rata masih menumpang. Ada yang menumpang di rumah keluarga besar, dan ada juga yang ngontrak.
“Alasannya rata-rata karena tidak ada biaya untuk membeli rumah. Atau mereka yang kurang mampu dari segi ekonomi,” jelas Tenaya.
Dia menambahkan, selain masyarakat yang terdata belum memiliki rumah, pihaknya juga melakukan pendataan terhadap rumah-rumah warga yang tak layak huni yang juga tersebar di semua wilayah di Karangasem.
“Yang tidak layak huni itu ada 8.000 lebih. Terutama yang berada di wilayah pegunungan seperti Bebandem, Abang, Kubu, Sidemen dan Selat. Kondisi rumahnya itu tidak permanen. Misalnya atapnya dari janur kelapa, dinding anyaman, dan alasnya juga tanah” imbuhnya.
Di singgung soal adanya campur tangan pemerintah berupa bantuan seperti bedah rumah, Tenaya mengaku Pemkab Karangasem hingga kini belum bisa melakukan perbaikan terhadap rumah warga yang berstatus tidak layak huni lantaran terbentur anggaran.
“Kebutuhan rumah di Karangasem sekitar 12 ribu lebih. Warga yang tak punya rumah dan memiliki rumah tak layak huni rata -rata orang tak tak punya, kurang mampu karena pemghasilan yang di dapat di bawah UMR,” terangnya.
Pihaknya pun terus berusaha untuk menganggarkan kebutuhan dasar warga untuk menekan angka kebutuhan rumah serta perbaikan rumah-rumah yang tak layak huni. Pada tahun ini, pemerintah daerah memberi bantuan sebesar Rp12,5 miliar.
“Itu diperuntukkan kepada 422 unit rumah. Kami anggarkan Rp30 juta per unit. Rencananya anggaran bedah rumah akan kena rasionalisasi untuk penangganan Covid-19.
Tapi belum ada kepastian apakah akan dialokasikan semua atau berapa persennya,” tandasnya.
