NEGARA – Terungkap, anggota DPRD Jembrana yang sudah mengambil formulir untuk meminjam uang dengan jaminan surat keputusan (SK)
anggota dewan ternyata sebagian besar untuk menutupi kebutuhan membayar utang yang digunakan selama kampanye.
Sayangnya, anggota dewan enggan menyebutkan jumlah pinjaman dan menutup diri ketika ditanya mengenai rencana menggadaikan SK.
Informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Bali ini, sejumlah anggota dewan yang terpilih pada pemilu bulan April lalu masih memiliki tanggungan utang untuk biaya kampanye.
Karena itu, salah satu solusinya meminjam uang pada bank dengan jaminan SK anggota dewan. Pembayaran angsuran melalui pemotongan sumber pendapatan dewan setiap bulan.
“Selain bayar utang untuk kebutuhan lain juga,” kata salah satu anggota dewan yang enggan namanya disebutkan.
Namun, tidak semua anggota dewan menggadaikan SK karena merasa sudah cukup dengan uang yang dimiliki.
Karena selain menjadi anggota dewan, sudah memiliki sejumlah usaha yang digeluti sebelum menjadi anggota dewan maupun dewan petahana yang nyambi mengelola usaha.
Dengan menjaminkan SK anggota dewan untuk meminjam uang, lanjutnya, sebenarnya bukan jaminan untuk mendapatkan kredit.
Hanya saja, dengan SK tersebut peminjaman uang dipermudah karena sudah ada gaji yang pasti masuk ke rekening anggota dewan setiap bulannya.
“Sebenarnya tidak hanya SK, persyaratan lain seperti sertifikat juga dibutuhkan,” tambah anggota dewan lain.
Pinjaman kredit ke bank dengan jaminan SK tersebut sebenarnya sudah biasa dilakukan anggota dewan baru.
Pihak bank juga sudah datang untuk menawarkan programnya dengan memberikan kemudahan. “Tergantung kebutuhan juga, tidak semua meminjam uang ke bank,” tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, setelah resmi menjadi anggota DPRD Jembrana dan menerima surat keputusan (SK) sebagai anggota dewan hingga lima tahun kedepan, anggota dewan menjaminkan SK untuk meminjam uang ke bank.
Tercatat sudah ada tujuh anggota dewan meminta formulir pinjaman ke sekretariat dewan. Anggota dewan yang meminjam uang ke bank,
pembayaran akan dipotong dari penghasilan dewan setiap bulan dari gaji dan tunjangan yang jumlahnya Rp 30 juta lebih.
