SINGARAJA – Sebanyak 475 kepala keluarga di Kabupaten Buleleng mendapat bantuan sarana sanitasi dari pemerintah pusat.
Sarana sanitasi itu berupa septic tank yang dipasang di rumah-rumah warga. Kondisi itu diharapkan bisa meningkatkan kualitas jamban yang ada di wilayah pedesaan.
Bantuan itu diluncurkan di 5 desa. Masing-masing Desa Kayuputih Melaka di Kecamatan Sukasada, Desa Patas di Kecamatan Gerokgak, Desa Bulian di Kecamatan Kubutambahan, Desa Galungan di Kecamatan Sawan, dan Desa Pedawa di Kecamatan Banjar.
Masing-masing keluarga nantinya akan menerima bantuan sebesar Rp 5 juta. “Bantuan itu akan diberikan pada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
Di masing-masing desa sudah dibentuk KSM. Karena ini bantuan dari DAK (Dana Alokasi Khusus) Pusat, nanti akan langsung masuk ke KSM.
Kami akan mengawasi dan mengawal proses pengerjaannya,” kata Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Buleleng Gede Suharjono.
Menurut Suharjono, desa-desa penerima itu sudah masuk dalam lokasi prioritas penerima DAK. Daftar lokasi prioritas ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Kriterianya pun beragam.
“Bisa saja daerah itu masuk dalam kawasan rawan stunting, wilayah kumuh, maupun rawan sanitasi. Jadi daftar-daftar desanya sudah ada. Karena program ini kembali diluncurkan oleh pusat, maka kami laksanakan,” imbuhnya.
Suharjono menjelaskan, program itu diharapkan bisa menggerakkan kondisi perkonomian di desa. Nantinya para penerima bantuan dapat dipekerjakan dalam program itu.
Entah itu sebagai tukang bangunan maupun buruh bangunan. Sebab dalam komponen bantuan terdapat alokasi dana untuk biaya kerja sebanyak Rp 1,8 juta.
“Jadi warga penerima itu bisa dapat programnya, ongkosnya juga dapat. Katakan ongkos buruh itu Rp 70ribu per hari. Kan lumayan bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Sekadar diketahui, program DAK sanitasi sempat tertunda pelaksanaannya karena pandemi. Alokasi dana ini sempat dialihkan pada awal masa refocusing anggaran.
Belakangan anggaran tersebut kembali muncul. Tapi, program hanya muncul untuk DAK sanitasi individu. Sedangkan untuk sanitasi komunal tertunda pelaksanaannya.
