RadarBali.com – Di sisi lain, jika pembangunan SPAM di Bali Utara sudah direncanakan matang, maka untuk di Bali Selatan masih gabeng alias belum jelas.
Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Bali, I Nyoman Astawa Riadi, untuk membuat SPAM baru di Bali Selatan terkendala lahan.
Padahal, kebutuhan air di wilayah Bali Selatan, yakni Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan dan Klungkung (Sarbagitaku) cukup besar.
Kawasan Sarbagitaku juga menjadi kawasan dengan kebutuhan air permukaan terbesar karena perkembangan pariwisata.
Astawa juga memprediksi kebutuhan air di Bali Selatan akan semakin tinggi seiring tingginya laju pertumbuhan penduduk.
Saat ini kebutuhan air di Badung Selatan masih mengandalkan SPAM di Tukad Petanu dan Estuari Dam. “Pasti ke depan akan air di Bali Selatan meningkat terus sesuai peningkatan penduduk,” ujar Astawa.
Selain masalah lahan, pembangunan SPAM Regional Bali Selatan terkendala anggaran. Dengan keterbatasan anggaran pemerintah, ada upaya menggandeng pihak swasta dengan pola Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Hanya saja berdasarkan PP Nomor 122/2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum harus ada BUMD yang menjadi penanggung jawab kerjasama SPAM.
RadarBali.com – Di sisi lain, jika pembangunan SPAM di Bali Utara sudah direncanakan matang, maka untuk di Bali Selatan masih gabeng alias belum jelas.
Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Bali, I Nyoman Astawa Riadi, untuk membuat SPAM baru di Bali Selatan terkendala lahan.
Padahal, kebutuhan air di wilayah Bali Selatan, yakni Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan dan Klungkung (Sarbagitaku) cukup besar.
Kawasan Sarbagitaku juga menjadi kawasan dengan kebutuhan air permukaan terbesar karena perkembangan pariwisata.
Astawa juga memprediksi kebutuhan air di Bali Selatan akan semakin tinggi seiring tingginya laju pertumbuhan penduduk.
Saat ini kebutuhan air di Badung Selatan masih mengandalkan SPAM di Tukad Petanu dan Estuari Dam. “Pasti ke depan akan air di Bali Selatan meningkat terus sesuai peningkatan penduduk,” ujar Astawa.
Selain masalah lahan, pembangunan SPAM Regional Bali Selatan terkendala anggaran. Dengan keterbatasan anggaran pemerintah, ada upaya menggandeng pihak swasta dengan pola Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Hanya saja berdasarkan PP Nomor 122/2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum harus ada BUMD yang menjadi penanggung jawab kerjasama SPAM.
