25.2 C
Jakarta
22 November 2024, 7:26 AM WIB

TPA Bengkala Overload, DLH Buleleng Siapkan TPA Baru di Patas

SINGARAJA – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Buleleng kini menyiapkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) baru di Desa Patas, Kecamatan Gerokgak.

TPA tersebut disiapkan, gara-gara TPA yang ada di Bengkala, kini sudah dalam kondisi overload.

Rencananya TPA itu akan dibangun di lahan milik Pemprov Bali. Saat ini lahan tersebut telah digunakan sebagai Balai Benih Pembantu Palawija yang difungsikan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali.

Luas areal milik Pemprov Bali itu mencapai 22 hektare. Rencananya pemerintah mengajukan hibah lahan seluas 17 hektare. Sementara sisanya masih dapat digunakan untuk balai benih.

Kepala DLH Buleleng Putu Ariadi Pribadi mengatakan, proses hibah lahan tersebut masih memakan waktu cukup panjang.

Sebab DLH Buleleng harus menanti hasil kajian yang dibuat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bali.

“Itu kan ada tahapan kajian. Jadi dari BPKAD Bali akan membuat kajian, kemudian diserahkan pada Pak Gubernur.

Kemudian Pak Gubernur akan memberikan keputusan menyetujui atau tidak. Kalau menyetujui, itu juga masih ada proses sampai nanti ada Berita Acara Serah Terima,” kata Ariadi.

Menurut Ariadi, ada beberapa opsi yang muncul untuk pengelolaan lahan tersbut. Pertama, opsi pinjam pakai.

Kedua, opsi hibah lahan. DLH Buleleng sendiri lebih cenderung pada opsi hibah lahan, karena dibutuhkan dalam jangka waktu panjang.

Ariadi yang juga mantan Camat Gerokgak itu mengklaim TPA di Desa Patas akan berbeda dengan TPA Bengkala. Sebab TPA itu akan lebih modern.

Bila selama ini TPA Bengkala dikelola dengan pola open dumping, maka tak demikian dengan TPA yang dibangun di Desa Patas.

Menurutnya, TPA itu hanya akan menerima sampah-sampah residu. Sampah itu rencananya akan dimanfaatkan sebagai pengolahan kompos dan pengolahan energi.

“Harapan kami sih bisa dihibahkan dan segera ada keputusan. Sehingga kami bisa memasang anggaran perencanaan mulai tahun depan,” imbuh Ariadi.

Sayangnya hingga kini pemerintah belum dapat memastikan, apakah masyarakat telah menyetujui keberadaan TPA tersebut.

Konon hingga kini warga pun belum menerima sosialisasi dan informasi terkait rencana pembangunan TPA tersebut.

SINGARAJA – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Buleleng kini menyiapkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) baru di Desa Patas, Kecamatan Gerokgak.

TPA tersebut disiapkan, gara-gara TPA yang ada di Bengkala, kini sudah dalam kondisi overload.

Rencananya TPA itu akan dibangun di lahan milik Pemprov Bali. Saat ini lahan tersebut telah digunakan sebagai Balai Benih Pembantu Palawija yang difungsikan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali.

Luas areal milik Pemprov Bali itu mencapai 22 hektare. Rencananya pemerintah mengajukan hibah lahan seluas 17 hektare. Sementara sisanya masih dapat digunakan untuk balai benih.

Kepala DLH Buleleng Putu Ariadi Pribadi mengatakan, proses hibah lahan tersebut masih memakan waktu cukup panjang.

Sebab DLH Buleleng harus menanti hasil kajian yang dibuat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bali.

“Itu kan ada tahapan kajian. Jadi dari BPKAD Bali akan membuat kajian, kemudian diserahkan pada Pak Gubernur.

Kemudian Pak Gubernur akan memberikan keputusan menyetujui atau tidak. Kalau menyetujui, itu juga masih ada proses sampai nanti ada Berita Acara Serah Terima,” kata Ariadi.

Menurut Ariadi, ada beberapa opsi yang muncul untuk pengelolaan lahan tersbut. Pertama, opsi pinjam pakai.

Kedua, opsi hibah lahan. DLH Buleleng sendiri lebih cenderung pada opsi hibah lahan, karena dibutuhkan dalam jangka waktu panjang.

Ariadi yang juga mantan Camat Gerokgak itu mengklaim TPA di Desa Patas akan berbeda dengan TPA Bengkala. Sebab TPA itu akan lebih modern.

Bila selama ini TPA Bengkala dikelola dengan pola open dumping, maka tak demikian dengan TPA yang dibangun di Desa Patas.

Menurutnya, TPA itu hanya akan menerima sampah-sampah residu. Sampah itu rencananya akan dimanfaatkan sebagai pengolahan kompos dan pengolahan energi.

“Harapan kami sih bisa dihibahkan dan segera ada keputusan. Sehingga kami bisa memasang anggaran perencanaan mulai tahun depan,” imbuh Ariadi.

Sayangnya hingga kini pemerintah belum dapat memastikan, apakah masyarakat telah menyetujui keberadaan TPA tersebut.

Konon hingga kini warga pun belum menerima sosialisasi dan informasi terkait rencana pembangunan TPA tersebut.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/