28.4 C
Jakarta
30 April 2024, 5:32 AM WIB

Proyek Shortcut Buleleng Dikebut, Siap Bebaskan Lahan 3,2 Ha

RadarBali.com – Pemerintah Kabupaten Buleleng akan mempercepat proses pembebasan lahan jalur shortcut Singaraja-Denpasar, terutama di sekitar titik 5 dan titik 6.

Tak tanggung-tanggung, pembebasan lahan direncanakan tuntas pada akhir tahun ini juga. Target itu terbilang tendensius.

Mengingat pembebasan lahan selalu menjadi masalah yang pelik. Bahkan pemerintah kerap butuh waktu bertahun-tahun melakukan pembebasan lahan.

Rencananya pemerintah akan melakukan pembebasan lahan seluas 3,2 hektare. Lahan itu dimiliki oleh 30 orang warga.

Pemerintah disebut sudah melakukan sosialisasi sejak beberapa bulan lalu. Pemilk lahan juga disebut sudah ikhlas melepas lahannya pada pemerintah.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Buleleng, Ketut Suparta Wijaya mengatakan, dari hasil kajian pemerintah, ada dua opsi pembebasan lahan.

Pertama, pembebasan lahan tuntas seluruhnya pada tahun 2017 ini. Kedua, pembebasan lahan tuntas sebagian pada tahun ini, dan dilanjutkan kembali tahun 2018 mendatang bersamaan dengan pengerjaan proyek fisik.

Suparta sendiri tak menampik waktu tiga bulan melakukan pembebasan lahan, sangat singkat. Apalagi desain shortcut masih mengalami perubahan, sehingga titik-titik pembebasan lahan masih sangat mungkin terjadi perubahan.

“Jujur saja dengan hitung-hitungan yang kami kaji, waktunya memang tidak memungkinkan pengadaan lahan sekaligus. Mudahan dalam waktu singkat, kami bisa bebaskan beberapa dulu,” kata Suparta Wijaya saat ditemui di Gedung DPRD Buleleng.

Bukankah pengadaan lahan yang terburu-buru sangat riskan? Ditanya demikian, Suparta optimistis pembebasan lahan bisa berjalan lancar.

Suparta mengaku sudah berulang kali melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), hasilnya kementerian memberikan peluang pembebasan lahan dilakukan bertahap.

“Tetap ada asas hati-hati. Kita berpacu dengan waktu, karena waktunya sempit. Kemungkinan nanti, jika waktunya tidak mencukupi, pengadaan lahan itu dilakukan dua tahap. Pada APBD perubahan 2017 dan anggaran induk 2018,” tandasnya.

Asal tahu saja, Kementerian PUPR memberikan sinyal bahwa pembangunan shortcut pada titik 5 dan titik 6, akan dilakukan pada tahun 2018 mendatang.

Rencananya titik 5 akan memotong mulai dari KM 57+472 hingga KM 58+098. Sedangkan titik 6 akan memotong dari KM 58+098 hingga KM 58+962. 

RadarBali.com – Pemerintah Kabupaten Buleleng akan mempercepat proses pembebasan lahan jalur shortcut Singaraja-Denpasar, terutama di sekitar titik 5 dan titik 6.

Tak tanggung-tanggung, pembebasan lahan direncanakan tuntas pada akhir tahun ini juga. Target itu terbilang tendensius.

Mengingat pembebasan lahan selalu menjadi masalah yang pelik. Bahkan pemerintah kerap butuh waktu bertahun-tahun melakukan pembebasan lahan.

Rencananya pemerintah akan melakukan pembebasan lahan seluas 3,2 hektare. Lahan itu dimiliki oleh 30 orang warga.

Pemerintah disebut sudah melakukan sosialisasi sejak beberapa bulan lalu. Pemilk lahan juga disebut sudah ikhlas melepas lahannya pada pemerintah.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Buleleng, Ketut Suparta Wijaya mengatakan, dari hasil kajian pemerintah, ada dua opsi pembebasan lahan.

Pertama, pembebasan lahan tuntas seluruhnya pada tahun 2017 ini. Kedua, pembebasan lahan tuntas sebagian pada tahun ini, dan dilanjutkan kembali tahun 2018 mendatang bersamaan dengan pengerjaan proyek fisik.

Suparta sendiri tak menampik waktu tiga bulan melakukan pembebasan lahan, sangat singkat. Apalagi desain shortcut masih mengalami perubahan, sehingga titik-titik pembebasan lahan masih sangat mungkin terjadi perubahan.

“Jujur saja dengan hitung-hitungan yang kami kaji, waktunya memang tidak memungkinkan pengadaan lahan sekaligus. Mudahan dalam waktu singkat, kami bisa bebaskan beberapa dulu,” kata Suparta Wijaya saat ditemui di Gedung DPRD Buleleng.

Bukankah pengadaan lahan yang terburu-buru sangat riskan? Ditanya demikian, Suparta optimistis pembebasan lahan bisa berjalan lancar.

Suparta mengaku sudah berulang kali melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), hasilnya kementerian memberikan peluang pembebasan lahan dilakukan bertahap.

“Tetap ada asas hati-hati. Kita berpacu dengan waktu, karena waktunya sempit. Kemungkinan nanti, jika waktunya tidak mencukupi, pengadaan lahan itu dilakukan dua tahap. Pada APBD perubahan 2017 dan anggaran induk 2018,” tandasnya.

Asal tahu saja, Kementerian PUPR memberikan sinyal bahwa pembangunan shortcut pada titik 5 dan titik 6, akan dilakukan pada tahun 2018 mendatang.

Rencananya titik 5 akan memotong mulai dari KM 57+472 hingga KM 58+098. Sedangkan titik 6 akan memotong dari KM 58+098 hingga KM 58+962. 

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/