SINGARAJA – Data ganda masih menjadi momok dalam program perlindungan sosial masyarakat. Hingga kini masih ada ribuan data ganda yang bercokol dalam program Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Konon hal itu terjadi gara-gara Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang belum valid. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Singaraja, Elly Widiani mengaku tiap bulan pihaknya selalu saja menemukan data ganda.
Tiap bulan juga, tim yang terdiri atas Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta BPJS Kesehatan, melakukan penyisiran data.
Menurut Elly, tiap bulan pihaknya menyodorkan data penerima KIS pada pemerintah daerah. Hingga kini masih saja ditemukan data yang ganda.
Seluruhnya ditemukan karena NIK yang didaftarkan belum valid. “Masalahnya itu karena saat didaftarkan dalam KIS PBI (Penerima Bantuan Iuran),
NIK-nya belum valid karena masih pakai NIK sebelum KTP elektronik. Ada juga yang NIK-nya sudah tidak aktif,” kata Elly.
Lebih lanjut Elly mengatakan, pada Mei lalu, tim menemukan sedikitnya 6ribu kartu yang ditengarai bermasalah. Indikasi itu mencuat karena ditemukan nama dan alamat yang sama.
Sementara Nomor Induk Kependudukan (NIK)-nya berbeda. Ditambah lagi nama-nama kerabat yang tercantum dalam kartu keluarga juga serupa.
Alhasil tim memilih menonatkifkan kartu-kartu tersebut. Pemerintah daerah pun tak perlu lagi membayar iuran terhadap kartu-kartu yang non aktif itu.
Kalau toh mengalami kendala, warga pemegang kartu dapat melapor ke Dinas Sosial Buleleng dan BPJS, sehingga kepesertaan dapat diaktifkan kembali.
“Kami juga harap tidak ada lagi data yang ganda. Sehingga pembiayaan dari pemerintah bisa lebih efektif. Otomatis nantinya akan lebih banyak lagi penduduk yang dapat dibiayai lewat KIS PBI APBD,” papar Elly.
