RadarBali.com – Rencana Pemkab Tabanan berutang kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) bisa saja berkurang dari rencana awal sebesar Rp 201 miliar.
Syaratnya, pembangunan RS Nyitdah dibantu oleh pemerintah pusat. Hal itu ditegaskan Bupati Tabanan Ni Putu Wiryastuti di sela pantauannya ke RS Nyitdah, di Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Senin (16/10) siang.
Dia bersama sejumlah pejabat eksekutif dan anggota DPRD Tabanan melakukan pengecekan proses pembangunan satu unit gedung untuk bedah yang dananya bersumber dari bantuan keuangan khusus (BKK) Provinsi senilai Rp 25 miliar lebih.
“Jika nanti ada bantuan (pemerintah pusat, Red), tidak seluruhnya kami gunakan,” kata Bupati Eka.
Sebelumnya, menurut rencana, Pemkab Tabanan akan meminjam dana kepada PT SMI sebesar Rp201 miliar dengan bunga per tahun sebesar 2 persen.
Karena pinjaman ini dicicil selama delapan tahun, maka bupati penggantinya, mengingat Bupati Eka habis jabatan pada 2021, akan menanggung warisan utang.
Bupati asal Banjar Tegeh, Angseri, ini mengatakan, pinjaman kepada PT SMI dilakukan dengan alasan Pemkab Tabanan selama ini terkendala pendanaan.
“Selama ini kendala yang kami hadapi karena pendapatan daerah kecil. Dengan adanya itu (pinjaman) pembangunan bisa berjalan,” jelasnya.
Bila gedung untuk fasilitas bedah sudah selesai, dibutuhan alat kesehatan senilai Rp 100 miliar.
Untuk itu, Ketua Komisi IV DPRD Tabanan I Made Dirga yang turut melakukan pemantauan ke Rs Nyitdah meminta agar Pemkab Tabanan segera membuat proposal memohon bantuan ke pemerintah pusat.
Kata dia, bantuan pemerintah pusat bisa melalui dana alokasi khusus (DAK). “Dananya lumayan besar, jika menunggu nanti, bangunannya tidak efisien. Harus segera dilakukan pengajuan paling tidak 2018 prosesnya sudah berjalan,” tandas Dirga
