33.3 C
Jakarta
25 November 2024, 13:12 PM WIB

Siapkan Dana Rp 235 M, Jamin Shortcut Singaraja – Denpasar Tuntas 2021

SINGARAJA – Pembebasan lahan untuk pembangunan jalan shortcut yang menghubungkan Kota Singaraja dan Denpasar, diperkirakan menelan dana hingga Rp 235 miliar.

Pemerintah Provinsi Bali disebut telah menyiapkan anggaran tersebut dan berupaya menuntaskan proses pembebasan lahan tahun ini.

Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, biaya pembebasan lahan untuk shortcut Singaraja-Denpasar, dipastikan menghabiskan dana Rp 235 miliar.

Pemerintah telah memasang anggaran Rp 35 miliar pada APBD Perubahan 2018 lalu. Sementara Rp 200 miliar sisanya, dipasang pada APBD Provinsi 2019.

Sehingga seluruh proses pembebasan lahan bisa diselesaikan tahun ini. Koster menyatakan tim appraisal untuk pembebasan lahan shortcut, sudah melakukan perhitungan kalkulasi anggaran.

Perhitungan itu hanya mencakup lahan di titik 1-2 dan titik 7-10. Sementara titik 3-6 sudah tuntas dilakukan dan tinggal menunggu masa pembayaran.

“Tahun ini saya target selesai (pembebasan lahan). Saya ingin selesai setahun. Biar tidak naik harganya. Kalau sekarang nggak selesai, tahun depan naik lagi biayanya,” kata Koster usai melakukan simakrama di Gedung Kesenian Gde Manik kemarin.

Menurutnya kini pemerintah tengah menyusun dokumen detail engineering design (DED) untuk pengadaan shortcut.

Apabila DED tuntas, maka pembahasan akan dilanjutkan dengan identifikasi trase jalan. Setelah trase jalan ditentukan, baru pemerintah bisa melakukan pembebasan lahan.

Sebab dalam DED, akan ada beberapa alternatif trase jalan yang akan digunakan. Bagaimana dengan pembangunan fisik?

Mantan Anggota Komisi X DPR RI itu menjamin konstruksi fisik shortcut tuntas pada tahun 2021 mendatang.

Koster menyatakan shortcut pada titik 7-8 di wilayah Desa Gitgit, akan dibangun pada tahun 2020 mendatang. Selanjutnya titik 1-2 dan 9-10 akan dibangun pada tahun 2021.

“Titik 7-8 itu nanti dibiayai di APBN, sudah diputuskan itu. Untuk titik 1-2 dan 9-10, kami juga usulkan dibiayai APBN.

Kalau APBN hanya mampu meng-cover sebagian, kami yang cover setengahnya lagi. Sehingga tuntas selesai 2021,” tegasnya. 

SINGARAJA – Pembebasan lahan untuk pembangunan jalan shortcut yang menghubungkan Kota Singaraja dan Denpasar, diperkirakan menelan dana hingga Rp 235 miliar.

Pemerintah Provinsi Bali disebut telah menyiapkan anggaran tersebut dan berupaya menuntaskan proses pembebasan lahan tahun ini.

Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, biaya pembebasan lahan untuk shortcut Singaraja-Denpasar, dipastikan menghabiskan dana Rp 235 miliar.

Pemerintah telah memasang anggaran Rp 35 miliar pada APBD Perubahan 2018 lalu. Sementara Rp 200 miliar sisanya, dipasang pada APBD Provinsi 2019.

Sehingga seluruh proses pembebasan lahan bisa diselesaikan tahun ini. Koster menyatakan tim appraisal untuk pembebasan lahan shortcut, sudah melakukan perhitungan kalkulasi anggaran.

Perhitungan itu hanya mencakup lahan di titik 1-2 dan titik 7-10. Sementara titik 3-6 sudah tuntas dilakukan dan tinggal menunggu masa pembayaran.

“Tahun ini saya target selesai (pembebasan lahan). Saya ingin selesai setahun. Biar tidak naik harganya. Kalau sekarang nggak selesai, tahun depan naik lagi biayanya,” kata Koster usai melakukan simakrama di Gedung Kesenian Gde Manik kemarin.

Menurutnya kini pemerintah tengah menyusun dokumen detail engineering design (DED) untuk pengadaan shortcut.

Apabila DED tuntas, maka pembahasan akan dilanjutkan dengan identifikasi trase jalan. Setelah trase jalan ditentukan, baru pemerintah bisa melakukan pembebasan lahan.

Sebab dalam DED, akan ada beberapa alternatif trase jalan yang akan digunakan. Bagaimana dengan pembangunan fisik?

Mantan Anggota Komisi X DPR RI itu menjamin konstruksi fisik shortcut tuntas pada tahun 2021 mendatang.

Koster menyatakan shortcut pada titik 7-8 di wilayah Desa Gitgit, akan dibangun pada tahun 2020 mendatang. Selanjutnya titik 1-2 dan 9-10 akan dibangun pada tahun 2021.

“Titik 7-8 itu nanti dibiayai di APBN, sudah diputuskan itu. Untuk titik 1-2 dan 9-10, kami juga usulkan dibiayai APBN.

Kalau APBN hanya mampu meng-cover sebagian, kami yang cover setengahnya lagi. Sehingga tuntas selesai 2021,” tegasnya. 

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/