NEGARA –Anggaran cukup besar dialokasikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana untuk gelaran pemilihan perbekel serentak, pada 23 September 2019 mendatang.
Untuk persiapan Pilkel di 35 desa se Jembrana, Pemkab Jembrana menganggarkan sebesar Rp 1,8 miliar
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa I Gede Sujana mengatakan, pilkel serentak paling cepat diselenggarakan pada 23 September, diikuti oleh 35 desa. Kemudian pelantikan perbekel terpilih agendanya pada 6 Desember. “Pelantikan sesuai dengan berhentinya perbekel terakhir,” jelasnya, kemarin (19/4).
Dijelaskan, dari 35 desa yang akan melaksanakan pilkel serentak, masa berakhirnya berbeda. Sebanyak 19 perbekel masa berakhirnya pada bulan Mei, kemudian bulan Agustus 2 perbekel, selanjutnya desa lain perbekel berakhir jelang pelantikan. Selama menunggu hasil pemilihan perbekel, akan digantikan penjabat perbekel dari pegawai negeri sipil (PNS).
Anggaran untuk Pilkel dari pemerintah kabupaten sebesar Rp 1,8 miliar, tapi nanti akan dibawa ke Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) untuk digunakan pilkel serentak.
“Panitia pilkel beberapa desa sudah dibentuk dan akan melaksanakan bimtek,” tandasnya.
NEGARA –Anggaran cukup besar dialokasikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana untuk gelaran pemilihan perbekel serentak, pada 23 September 2019 mendatang.
Untuk persiapan Pilkel di 35 desa se Jembrana, Pemkab Jembrana menganggarkan sebesar Rp 1,8 miliar
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa I Gede Sujana mengatakan, pilkel serentak paling cepat diselenggarakan pada 23 September, diikuti oleh 35 desa. Kemudian pelantikan perbekel terpilih agendanya pada 6 Desember. “Pelantikan sesuai dengan berhentinya perbekel terakhir,” jelasnya, kemarin (19/4).
Dijelaskan, dari 35 desa yang akan melaksanakan pilkel serentak, masa berakhirnya berbeda. Sebanyak 19 perbekel masa berakhirnya pada bulan Mei, kemudian bulan Agustus 2 perbekel, selanjutnya desa lain perbekel berakhir jelang pelantikan. Selama menunggu hasil pemilihan perbekel, akan digantikan penjabat perbekel dari pegawai negeri sipil (PNS).
Anggaran untuk Pilkel dari pemerintah kabupaten sebesar Rp 1,8 miliar, tapi nanti akan dibawa ke Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) untuk digunakan pilkel serentak.
“Panitia pilkel beberapa desa sudah dibentuk dan akan melaksanakan bimtek,” tandasnya.
