SEMARAPURA-Puluhan warga desa di Kabupaten Klungkung masih buang air besar sembarangan.
Banyak warga yang masih BABS di kebun dan tempat lainnya.
Belum bebas atau masih ditemukannya banyak warga yang BABS sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung, Ni Made Adi Swapatni.
Dikonfirmasi, Selasa (19/2), menyebutkan dari total 59 desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Klungkung, baru sebanyak 31 desa dan kelurahan saja yang telah deklarasi sebagai desa Open Defecation Free (ODF) atau bebas BABS.
“Ada yang di wilayah perkotaan yang belum bebas BABS. Sehingga terus kami dorong,” katanya.
Menurutnya ada berbagai penyebab masih ada puluhan desa yang belum bebas BABS.
Seperti desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Nusa Penida, banyak yang belum bebas BABS lantaran kesulitan air.
Sehingga warganya memilih tidak memiliki jamban dan melakukan BAB di kebun.
Sementara di wilayah Klungkung daratan, lebih condong dikarenakan kemiskinan yang akhirnya menyebabkan mereka tidak mampu untuk memiliki jamban.
“Dari 28 desa yang belum bebas BABS, 16 desa diantaranya berada di Kecamatan Nusa Penida sementara sisanya berada di Klungkung daratan. Tetapi ada tambahan tiga desa lagi yang sudah mengajukan untuk deklarasi bebas BABS puskesmasnya masing-masing. Nanti kami akan cek ke lokasi,” katanya.
Meski ada puluhan desa yang belum deklarasi bebas BABS, pihaknya optimistis target seluruh desa deklarasi BABS di tahun 2019 dapat terealisasi.
Untuk itu pihaknya gencar berkomunikasi dengan pihak desa dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Pemukiman Klungkung untuk bisa membantu warga Klungkung yang belum memiliki jamban.
“Data yang kami dapatkan sudah kami koordinasikan dengan pihak desa dan PU sehingga bisa dibantu untuk penuntasan masalah ini. Semoga bisa terealisasi di tahun 2019,” tandasnya.
Sementara itu Perbekel Paksebali, Putu Ariadi saat dikonfirmasi mengenai desanya yang masih tercatat belum bebas BABS menjelaskan bahwa kondisi itu terjadi di tahun 2018 dan telah dilakukan langkah-langkah agar seluruh warga Paksebali tidak lagi BAB sembarangan.
Untuk itu di tahun 2018, Desa Paksebali menggelontorkan anggaran Rp 25 juta untuk membangun lima jamban.
“Yang mendapat jamban dari desa ini adalah warga kurang mampu yang biasanya BAB menumpang di kerabatnya dan juga ada yang di tegalan.
Dengan dibuatnya lima jamban ini, sudah tidak ada lagi warga kami yang BAB sembarangan sejak Februari 2019 ini. Dan kami sudah mengajukan ke puskesmas untuk bida deklarasi bebas BABS,” tandasnya
