DENPASAR – Rencana proyek-proyek besar, salah satunya Pusat Kebudayaan Bali senilai Rp2,5 triliun kembali menjadi sorotan. Ketua Komisi II DPRD Bali IGK Kresna Budi mendesak agar rencana proyek tersebut ditunda, dan anggaran yang ada dialihkan untuk mengurus rakyat. Apalagi di tengah anggaran terbatas dan masa pandemi Covid-19 yang memukul perekonomian rakyat Bali.
“Kalau sekarang bila perlu proyek-proyek besar itu dihentikan dulu, kita lebih banyak ke sosial. Masa Covid ini adalah kepentingan rakyatlah yang diutamakan. Perutnya rakyat yang diutamakan,” tegas Kresna Budi, Rabu (19/5).
Ia mengatakan, salah satu proyek besar Pemprov Bali yang harus ditunda adalah pembangunan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di eks galian C Gunaksa, Klungkung. Pembangunan PKB di kawasan seluas 320 hektare itu akan menelan biaya Rp2,5 triliun, yang bersumber dari dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) saat pandemic Covid-19.
Selain dinilai tak mendesak, rencana pembangunan PKB itu, kata Kresna Budi, belum memiliki kajiannya. “PKB itu belum urgent, lagian itu ternyata kajian belum turun, lebih baik dihentikan deh. Bukan berarti dihentikan, dibawa ke program yang lain yang lebih bersinggungan dengan masyarakat kecil. Masalah yang lain nantilah, mudah-mudahan Pak Yan (Gubernur Bali Wayan Koster, red) dua periode kan, periode kedualah itu dilaksanakan. Kita harapkan periode kedualah, jangan sekarang,” katanya.
Katanya, DPRD Bali telah memberi persetujuan kepada Gubernur untuk membangun PKB tersebut. Namun persetujuan Dewan itu setahun yang lalu, saat belum mengetahui dampak Covid-19 seperti yang terjadi saat ini.
“Apa yang kita lakukan dulu menyetujui itu bukan berarti hal yang tidak boleh dihentikan. Apabila dalam perjalanan waktu banyak yang refocusing, kan? PKB juga harus direfocusing, lebih baik ke urgent. Saya sadari dana PEN itu belum urgent sekali kok, mungkin lebih urgent kita di masa pandemi ini kalau ada anggaran kita perbaiki sarana-sarana pariwisata yang sudah ada, dan lainnya,” jelas Kresna Budi.
Selain itu pertimbangan lain yang disodorkan Kresna Budi agar rencana pembangunan PKB itu ditunda yakni lokasi pembangunan PKB itu di daerah bencana. Kedua, kemampuan keuangan daerah untuk membayar utang PEN. Ketiga, biaya pemeliharaan ketika PKB itu selesai dibangun. Keempat, apakah ada investor yang berminat.
“Nanti terbengkalai. Jangan sampai nantinya justru menjadi beban daripada kegiatan-kegiatan lima tahunan,” katanya.
Kelima, kondisi pandemi Covid-19 ini mengharuskan anggaran banyak dialokasikan untuk masyarakat kecil dalam bentuk padat karya. “Jadi ada lima indikator (penundaan pembangunan PKB),” jelas Kresna Budi.
Lebih lanjut Ia mengatakan, harus tunjukkan indikator jika proyek itu tetap dilanjutkan. “Mau dilanjutkan dari pihak sana, indikatornya apa? Kalau ngomong dilanjutkan semua juga bisa ngomong dilanjutkan, tapi indikatornya apa. Kami sudah bisa menunjukkan indikator, yang menjadikan ini harus ditunda,” pungkas Kresna Budi.
Dia menegaska, alokasi anggaran pada masa pandemi Covid-19 ini harus tepat guna, diprioritaskan untuk masyarakat yang menjadi terdampak Pandemi Covid-19.
Menteri Dalam Negeri pun, kata Kresna Budi, sudah memberi warning kepada provinsi maupun kabupaten agar penggunaan anggaran lebih tepat guna.
Komisi II DPRD Bali mendorong alokasi anggaran di masa pandemi Covid-19 ini banyak dialokasikan ke sektor pertanian, UMKM, dan masyarakat kecil lainnya. Hibah-hibah Bansos dari Gubernur dan yang difasilitasi DPRD Bali juga semuanya harus ke masyarakat kecil sehingga langsung dirasakan oleh masyarakat.
“Penggunaan anggaran pada hal-hal yang lebih urgen, lebih tepat dan dinikmati oleh masyarakat. Justru kita harusnya mengurangi proyek-proyek besar yang tidak bersinggungan langsung dengan kehidupan masyarakat. Kalau kita lihat proyek-proyek yang ada berbanding terbalik dengan visi misi (Gubernur) dan anggaran. Kita sering bicara bahwa anggaran ini tidak bagus,” pungkasnya.
