SINGARAJA – Aparat desa di Kabupaten Buleleng diminta lebih serius melakukan verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Sebab DTKS menjadi peluang utama masyarakat miskin mendapat bantuan secara kontinu dari pemerintah. Sehingga mereka bisa terbebas dari jerat kemiskinan.
Demikian disampaikan Wakil Bupasti Buleleng dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG, saat melakukan peletakan batu pertama bedah rumah di Buleleng.
Program bedah rumah itu merupakan inisiasi organisasi sosial Buleleng Social Community (BSC). Total ada tiga titik bedah rumah yang dilakukan. Yakni di Desa Patas, Desa Gerokgak, dan Desa Kubutambahan.
Menurut Wabup Sutjidra, pemerintah sebenarnya telah menghimpun data masyarakat miskin dalam DTKS.
Data itu sejatinya berasal dari pemerintah desa dan kelurahan. Proses pendataan dan verifikasi sengaja diserahkan pada aparat di desa dan kelurahan.
“Sebab mereka yang lebih tahu kondisi riil masyarakat di bawah. Makanya pendataan dan verifikasi data ini penting. Jangan sampai data yang disampaikan itu salah sasaran,” kata Wabup Sutjidra.
Selain itu Wabup Sutjidra juga meminta Dinas Sosial Buleleng menggencarkan pelatihan pada operator dan verifikator di tingkat desa.
Dinsos Buleleng juga diminta mengoptimalkan peran pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang selama ini menjadi mitra dalam luncuran program pengentasan kemiskinan.
“Sehingga ada satu data di Dinsos yang memberi data gambaran mengenai kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Buleleng. Program yang diluncurkan harus tepat sasaran, supaya pengentasan kemiskinan ini bisal lebih optimal,” jelasnya.
Disamping itu Wabup Sutjidra juga berterima kasih dengan keterlibatan komunitas-komunitas sosial di Buleleng. Menurutnya peran komunitas sosial sangat membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.
“Semua pihak harus berkolaborasi mengentaskan kemiskinan ini. Sehingga masyarakat kita yang membutuhkan bisa terbebas dari masalah ini,” kata Wabup Sutjidra.
