RadarBali.com – Selain bantuan logistik, pemerintah juga berusaha memerhatikan kondisi kesehatan para pengungsi.
Semua pengungsi bisa berobat gratis di seluruh rumah sakit asal memiliki surat keterangan dari Dinas Sosial.
Hal itu disampaikan Tim Kesehatan Provinsi Bali, dr. Made Yuniti, saat rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPRD Bali, kemarin (26/9).
Rumah-rumah sakit, baik RS pemerintah maupun swasta diminta memberikan pelayanan gratis kepada pengungsi yaang sakit.
Namun, pengungsi yang berobat ke RS juga diminta menyertakan surat keterangan dari Dinas Sosial setempat bahwa memang benar dia pengungsi.
“Surat keterangan diperlukan untuk menjelaskan bahwa yang sakit adalah pengungsi. Selaiun itu juga biar tidak menjadi temuan BPK. Kalau tidak, nanti BPK akan mempertanyakan kepada memberikan layanan gratis kepada pasien,” ujar Yuniti.
Diakui Yuniti pengobatan gratis pada pengungsi ini masih dibahas tim kesehatan Provinsi Bali untuk Bencana Gunung Agung.
Menurutnya, Dinas Kesehatan Provinsi Bali sedang mencari solusi, terutama sumber dana yang didapat. Dinas Kesehatan Bali masih mengonsultasikan ke Kementerian Kesehatan RI.
“Kalau yang punya BPJS Kesehatan tidak masalah. Langsung dilayani pakai BPJS. Namun, bagi yang tidak punya, tetap akan dilayani di rumah sakit dengan gratis,” imbuhnya.
Yuniti menjelaskan, kebanyakan penyakit yang diderita pengungsi adalah reumatik, infeksi saluran pernafasan atas (ISPA), maag, dan gastritis.
Sejak status Gunung Agung menjadi awas, sejumlah Puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten Karangasem ditutup.
Tenaga-tenaganya dikerahkan untuk memberikan pelayanan di posko-posko pengungsian. Layanan kesehatan yang ditutup di antaranya Puskesmas Kubu I, Puskesmas Kubu II, Puskesmas Selat, RS Pratama dan RS Bali Med.
Namun, tim kesehatan sudah terbentuk. Untuk posko-posko utama, juga ada posko kesehatan yang berjaga 24 jam.
Untuk pengungsi mandiri yang tersebar kecil-kecil, tim kesehatan dari Puskesmas setempat akan keliling setiap saat untuk mengecek kesehatan pengungsi.
Anggota tim dari Dinas Sosial Bali, Sriyono, menyatakan, untuk logistik 50 ton beras sudah dikirim ke posko-posko pengungsian.
Karangasem juga sudah menggelontorkan 100 ton beras. Kata dia, persediaan logistik untuk 5 hari ke depan diyakini cukup. “Kami juga sudah mengajukan permohonan ke Menteri Sosial 100 ton lagi,” ungkap Sriyono.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Bali, Wayan Rawan Atmaja, meminta agar jangan orang per orang yang sakit yang meminta surat keterangan dari Dinas Sosial.
Ia mengusulkan agar satu kepala keluarga (KK) sekaligus. “Kalau ada anggota KK sakit bergantian, tidak harus bolak-balik minta surat keterangan dari Dinas Sosial,” kata Atmaja
