NEGARA– Sejumlah proyek infrastruktur di Jembrana yang menggunakan anggaran daerah, dinilai belum sesuai dengan harapan.
Rendahnya penawaran harga proyek dari nilai Pagu dan kualitas proyek yang tak sesuai dengan spesifikasi menjadi menjadi penyebabnya.
Salah satu proyek pembangunan yang menawar sangat rendah dari pagu adalah pembangunan anjungan cerdas konservasi tahap III, di kawasan Taman Nasional Bali Barat (TNBB).
Nilai pagu anggaran sebesar Rp 5.350.000.000, namun rekanan yang memenangkan tender menawar Rp 3.215.893.845,95 atau sekitar 39 persen dari pagu.
Selain itu, proyek penataan eks terminal Gilimanuk yang ditawar hingga 28 persen dari pagu, proyek dengan nilai pagu RP 6,5 miliar, ditawar hingga Rp 4,6 miliar.
Beberapa proyek juga dimenangkan oleh penawar terendah, penawaran diatas 20 persen.
Banyaknya penawaran terendah yang dimenangkan untuk menggarap infrastruktur yang menggunakan APBD Jembrana, membuat kecewa Bupati Jembrana I Putu Artha.
Mengenai sejumlah proyek di Jembrana tersebut, bupati sudah memanggil Dinas Pekerjaan Umum Jembrana untuk mengevaluasi.
Terutama mengenai penawaran rekanan yang nilainya dibawah standar tidak dimenangkan.
Padahal sudah ada aturan dan kesepakatan bahwa proyek infrastruktur jangan sampai ada yang menawar dibawah standar harga. Namun meski ada aturan dan kesepakatan, masih ada yang menawar sangat rendah dari pagu.
“Masih ada yang melanggar kesepakatan. Maka dari itu kita pertegas sekarang, karena banyak proyek yang sampai tidak memenuhi kualitas seperti yang diharapkan pemerintah daerah,” jelasnya, Kamis (26/12).
Karena itu, pada tahun anggaran 2020 mendatang bila perlu tidak akan dimenangkan kalau masih ada yang menawar dibawah standar.
Karena sudah ada aturan yang baku mengenai penawaran. ULP selalu mengatakan bahwa memberikan kesempatan orang menawar semurah – murahnya, tapi penawaran harus rasional. Misalnya, semen ditawar hingga Rp 25 ribu, kalau memang bisa beli murah tidak masalah, tetapi kualitas tetap diutamakan.
“Tapi dari segi kelayakan, tidak mungkin ada harga seharga Rp 25 ribu, kalau harganya Rp 25 ribu bagaimana kualitasnya, kalau kualitas jelek otomatis kualitas bangunan jelek,” teranganya.
Berdasarkan hasil pemantauan bupati selama ini di sejumlah proyek infrastruktur di Jembrana, satu pun tidak ada yang memenuhi tidak tepat waktu dalam pengerjaannya.
Anehnya, justru rekanan saat didatangi mengeluh merugi, padahal salahnya rekanan menawar terlalu rendah. “Bangunan belum selesai sudah bilang rugi. Salah siapa?” ujarnya.
Bupati menegaskan, tetap akan melakukan pemantauan proyek di Jembrana untuk melihat kualitasnya. Kalau memang kualitas belum bagus saya katakan belum bagus, karena terpenting adalah proyek berkualitas. Sehingga masyarakat puas dengan pembangunan Jembrana, tidak mengeluh dengan proyek yang kualitasnya rendah.
Dampak dari penawaran rendah ini, lanjutnya, tahun anggaran 2019 ini sebanyak Rp 8 miliar dikembalikan ke pusat karena ada sisa anggaran.
Padahal jika dimanfaatkan, bisa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Jembrana.
Bupati menekankan pada ULP agar melaksanakan tender dengan benar pada tahun anggaran 2020 mendatang.
Penawaran harus rasional sesuai dengan aturan yang berlaku. Rekanan harus berkompetisi sehat, mengutamakan kualitas pengerjaan. “Selama kurang sehat, karena banyak yang nawar sangat rendah. Semua proyek tidak sesuai dengan spek,” tegasnya.
Mengenai penawaran lelang, Sekkab Jembrana I Made Sudiada menegaskan dalam Permen PU sangat tegas mengenai penawaran yakni dibawah 20 persen.
Apabila diatas 20 persen digugurkan, selain itu ada aturan lain yang merinci mengenai penawaran dan tidak boleh satu rekanan mengerjakan lebih dari satu proyek.
Namun ada aturan dari LKPP yang membolehkan menawar paling rendah.
“Sebenarnya pengguna anggaran boleh membatalkan (penawaran) kalau tidak wajar,” tegasnya.
