DENPASAR – Lolosnya sejumlah pelintas dari Pulau Jawa ke Bali tanpa mengantongi identitas dan surat kesehatan memaksa Pemerintah Provinsi Bali menerapkan pengawasan berlapis-lapis.
Sebagai bukti, dari sekian ribu yang mencoba masuk ke Bali, hanya sekian orang saja yang berhasil lolos dari pemeriksaan petugas.
Fakta itu yang diungkap Gubernur Bali Wayan Koster. “Sudah ketat (pintu masuk Bali), tapi karena waktu itu datang bersamaan dengan orang banyak (akhirnya ada yang lolos).
Tapi, sudah dibalikin sampai Gilimanuk, Kita sudah melakukan penyaringan hingga di Ketapang (Banyuwangi) Jawa Timur. Jadi, yang lolos tidak banyak,” ujar Gubernur Koster kemarin.
Untuk memperketat masuknya pendatang, Pemprov Bali menambah dua personel dari Satpol PP dan Dinas Perhubungan.
“Dinas menambah dua kali lipat. Dua shif, tadinya empat orang kan sekian titik. Sekarang saringannya bakan sampai (Pelabuhan) Ketapang,” bebernya.
Menurutnya, langkah Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Provinsi Bali untuk mencegah penularan dari pendatang tidak main-main.
Selain menerapkan syarat-syarat medis seperti surat keterangan negatif rapid tes Covid-19, Gugas Covid-19 Bali menempatkan petugas pemeriksaan di titik-titik tertentu yang disebut dengan cek point.
Cek point ini bahkan dimulai dari Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, kemudian di Gilimanuk, Jembrana, Bali.
emeriksaan pendatang juga ditopang oleh Satgas Gotong Royong yang ada di Desa Adat sebagai benteng terakhir yang ditunjang aplikasi cek diri berbasis Desa Adat.
Pola pemeriksaan ini membuat oknum yang berhasil melewati pemeriksaan awal tidak begitu saja bisa melenggang masuk ke Bali.
Bahkan, oknum pelintas ini bisa kembali dipulangkan meski sudah masuk ke Bali jika ternyata tak memenuhi syarat.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali I Gede Wayan Samsi Gunarta mengatakan, pihaknya bekerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan dan pengelola pintu masuk Bali untuk menghadapi potensi arus balik pasca Lebaran.
Ia mengakui masih ada kemungkinan lolosnya oknum dari Ketapang ke Bali. Hal ini disebabkan karena sistem tiketing yang
manual dan tingginya volume penyeberangan di jam-jam tertentu dimana petugas sedang tidak dalam keadaan terbaiknya.
“Jadi, sekali pun kita sudah melakukan penyekatan mulai dari Ketapang, satu sekat tidak sepenuhnya sempurna. Kita telah menempatkan sekat secara berlapis yang memungkinkan
untuk tetap memutar balik pelaku perjalanan yang tidak memiliki kelengkapan perjalanan sesuai Protokol Kesehatan yang diberlakukan Gugasnas maupun Gubernur Bali,” kata Samsi.
Ia mengatakan sistem ini telah bekerja dengan baik, terbukti dengan adanya pemutarbalikan penumpang di Gilimanuk.
“Saya kira kita tetap harus bekerjasama menjaga agar tren yang baik dari penanganan Covid-19 di Bali tetap terjadi dan kita akan menuju New Normal dengan protokol yang baru,“ ujarnya.
