25.2 C
Jakarta
24 November 2024, 7:06 AM WIB

Gelar Event Tandingan, People Global Sebut IMF – WB Tak Beri Manfaat

DENPASAR – Jelang pertemuan tahunan IMF – World Bank tanggal 8 hingga 14 Oktober 2018, kepolisian mulai membatasi izin berbagai kegiatan masyarakat.

Hal ini mengacu pada Surat Pemberitahuan No: B/8012/IX/YAN.2.12/2018/Ditintelkam yang diterbitkan pada 20 September 2018 lalu.

Di mana dengan dikeluarkan surat ini, semua kegiatan masyarakat sipil dalam berbagai bentuk dilarang untuk dilaksanakan.

Yang menarik, selama IMF – World Bank berlangsung, juga akan dilaksanakan Konferensi Rakyat Global yang menentang penyelenggaraan IMF World Bank.

Mereka menamai dirinya People Global Conference Against IMF-World Bank. Juru Bicara People Global Conference Against IMF-World Bank, Hilda Khasmi, mengatakan,

organisasi ini merupakan gabungan dari 50 organisasi lokal Bali, nasional, dan internasional yang memang menyatakan sikapnya menolak gelaran IMF di Bali maupun di Indonesia.

“Kami perlu mengkritisi dan menyatakan sikap bahwa even  IMF World Bank di Indonesia tidak memberikan sedikitpun kemaslahatan untuk rakyat,” ujar Hilda Khasmi di Polda Bali, Jumat (5/10) siang.

Karena itu, pihaknya bersama puluhan organisasi mempersiapkan acara Konferensi Rakyat Global yang menentang IMF World Bank.

Lantaran itu, pihaknya menyesalkan alasan kepolisian menolak konferensi ini digelar. Padahal, persiapan sudah 90 persen dan disiapkan sejak enam bulan lalu.

People Global Conference Against IMF-WB juga telah memberikan deposito pembayaran auditorium RRI Denpasar untuk konferensi puncak pada tanggal 14 Oktober.

Dia menuding Polda Bali telah menginstruksikan RRI Denpasar untuk tidak memfasilitasi kegiatan Konferensi Rakyat Global yang menentang IMF World Bank.

Untuk diketahui, Polda Bali menerbitkan surat No: B/8012/IX/YAN.2.12/2018/Ditintelkam yang diterbitkan pada 20 September 2018 lalu. 

“Surat itu kami anggap sebagai bentuk menghambat kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat, dan proses menghambat demokratisasi.

Ini jelas bertentangan dengan undang-undang kebebasan berpendapat,” tegas Hilda Khasmi. Hal ini juga yang membuat pihaknya menggelar demonstrasi di depan Mapolda Bali, Jumat (5/10 siang.

Setelah melewati proses mediasi, Jumat (5/10) siang  usai demo akhirnya Kapolda Bali, memberikan izin untuk gelaran People Global Conference Against IMF-WB tanggal 8 sampai 14 Oktober di Bali. 

“Walau sedikit ada intimidasi, dan akhirnya Kapolda mengijinkan,” terang Hilda Khasmi. Peserta konferensi ini datang dari 50 organisasi lokal, nasional dan internasional.

Mulai dari organisasi mahasiswa, buruh, tani, perempuan dan lainnya dengan anggota kurang lebih 500 sampai 700 orang.

“Diskusinya nanti, kami akan membahas banyak hal termasuk dampak dari IMF World Bank. Dan kampanye  sudah kami lakukan secara global. Hasil ini akan kami sebarluaskan.

Dan, akan ada wakil dari 20 negara dunia yang akan hadir karena perlawanan ini adalah perlawanan terkait dominasi Amerika di IMF World Bank ini,” tandasnya. 

DENPASAR – Jelang pertemuan tahunan IMF – World Bank tanggal 8 hingga 14 Oktober 2018, kepolisian mulai membatasi izin berbagai kegiatan masyarakat.

Hal ini mengacu pada Surat Pemberitahuan No: B/8012/IX/YAN.2.12/2018/Ditintelkam yang diterbitkan pada 20 September 2018 lalu.

Di mana dengan dikeluarkan surat ini, semua kegiatan masyarakat sipil dalam berbagai bentuk dilarang untuk dilaksanakan.

Yang menarik, selama IMF – World Bank berlangsung, juga akan dilaksanakan Konferensi Rakyat Global yang menentang penyelenggaraan IMF World Bank.

Mereka menamai dirinya People Global Conference Against IMF-World Bank. Juru Bicara People Global Conference Against IMF-World Bank, Hilda Khasmi, mengatakan,

organisasi ini merupakan gabungan dari 50 organisasi lokal Bali, nasional, dan internasional yang memang menyatakan sikapnya menolak gelaran IMF di Bali maupun di Indonesia.

“Kami perlu mengkritisi dan menyatakan sikap bahwa even  IMF World Bank di Indonesia tidak memberikan sedikitpun kemaslahatan untuk rakyat,” ujar Hilda Khasmi di Polda Bali, Jumat (5/10) siang.

Karena itu, pihaknya bersama puluhan organisasi mempersiapkan acara Konferensi Rakyat Global yang menentang IMF World Bank.

Lantaran itu, pihaknya menyesalkan alasan kepolisian menolak konferensi ini digelar. Padahal, persiapan sudah 90 persen dan disiapkan sejak enam bulan lalu.

People Global Conference Against IMF-WB juga telah memberikan deposito pembayaran auditorium RRI Denpasar untuk konferensi puncak pada tanggal 14 Oktober.

Dia menuding Polda Bali telah menginstruksikan RRI Denpasar untuk tidak memfasilitasi kegiatan Konferensi Rakyat Global yang menentang IMF World Bank.

Untuk diketahui, Polda Bali menerbitkan surat No: B/8012/IX/YAN.2.12/2018/Ditintelkam yang diterbitkan pada 20 September 2018 lalu. 

“Surat itu kami anggap sebagai bentuk menghambat kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat, dan proses menghambat demokratisasi.

Ini jelas bertentangan dengan undang-undang kebebasan berpendapat,” tegas Hilda Khasmi. Hal ini juga yang membuat pihaknya menggelar demonstrasi di depan Mapolda Bali, Jumat (5/10 siang.

Setelah melewati proses mediasi, Jumat (5/10) siang  usai demo akhirnya Kapolda Bali, memberikan izin untuk gelaran People Global Conference Against IMF-WB tanggal 8 sampai 14 Oktober di Bali. 

“Walau sedikit ada intimidasi, dan akhirnya Kapolda mengijinkan,” terang Hilda Khasmi. Peserta konferensi ini datang dari 50 organisasi lokal, nasional dan internasional.

Mulai dari organisasi mahasiswa, buruh, tani, perempuan dan lainnya dengan anggota kurang lebih 500 sampai 700 orang.

“Diskusinya nanti, kami akan membahas banyak hal termasuk dampak dari IMF World Bank. Dan kampanye  sudah kami lakukan secara global. Hasil ini akan kami sebarluaskan.

Dan, akan ada wakil dari 20 negara dunia yang akan hadir karena perlawanan ini adalah perlawanan terkait dominasi Amerika di IMF World Bank ini,” tandasnya. 

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/