DENPASAR – Pekan Artikulasi Budaya Komunitas serangkaian IMF – World Bank di halaman TVRI Bali, Renon, Denpasar dari Komunitas Gerak Lawan mulai digelar, Rabu (10/9) hari ini.
Forum ini sengaja digelar untuk mendiskusikan bagaimana membangun konstruksi berpikir kritis terhadap pergelaran IMF – World Bank.
Ketua Panitia Lokal Pekan Artikulasi Budaya Komunitas Nyoman Mardika mengatakan, persoalan yang dihadapi di Bali tidak semata persoalan ekonomi.
Ada juga persoalan lingkungan, terutama soal alih fungsi lahan yang masih begitu masif di Bali. Seperti contohnya adalah masalah subak.
Di mana, menurut Mardika, dari hasil penelitian selama 5 tahun terakhir sudah 50 subak hilang setelah dialihfungsikan.
“Itu makanya dalam pertemuan ini, kami terus bergerak, dalam memberikan masukan, kritikan kepada para penguasa lokal, nasional dan internasional,” kata Nyoman Mahardika.
Lanjut dia, forum yang menghadirkan peserta dari negara seperti India, Malaysia, Philipina, Brazil, dan beberapa negara lainnya ini diharapkan bisa berguna, terutama agar pesannya tersampaikan.
“Yang terpenting adalah pesan dari diskusi ini nanti sampai di dalam pertemuan IMF-WB,” tambah Mardika.
Mardika juga mengkritisi tindakan aparat keamanan yang merespon beberapa acara menolak atau mengkritik IMF-WB dengan cara yang berlebihan.
Padahal, menurut Mardika, protes, atau aksi demonstrasi, seperti itu adalah hal yang biasa terjadi setiap adanya pertemuan rutin internasional.
“Tapi, yang membuat kami sedikit kecewa adalah pendekatan keamanan yang berlebihan. Ada semacam intimidasi, hingga teror,” terangnya.
Hal semacam itu, sangat disayangkan, dilakukan oleh aparat keamanan. Padahal, aksi protes yang dilakukan hanyalah pertemuan atau demo biasa, tidak mengarah ke arah pemberontakan atau adanya niat membatalkan pertemuan IMF-WB.
Maka dari itu, Mardika meminta aparat menyikapi sejumlah aksi maupun diskusi yang mengkritisi adanya IMF-WB dengan cara yang biasa-biasa saja, tanpa harus menggunakan intimidasi maupun teror.
“Kami juga hanya mengkritik dengan cara berpikir Bali dan menjaga perdamaian kita. Kami tidak ingin mengganggu siapapun.
Kami hanya ingin berdiskusi dan menyampaikan pikiran kami. Dan, ini adalah hak masyarakat sipil untuk menyampaikan kebebasan berpikir kami, dan ini diatur undang-undang. Kami tidak mungkin membuat kerusuhan,” tegasnya.
