DENPASAR – Meski menjadi andalan Indonesia untuk mendatangkan turis asing, rupanya perhatian pemerintah pusat terhadap penanggulangan bencana di Bali masih minim.
Ini bisa dilihat dari permohonan bantuan sirine early warning sistem (EWS) atau sistem peringatan dini tsunami yang diajukan BPBD Bali kepada BNPB tahun anggaran 2019 belum bisa dipenuhi.
Padahal, idelanya untuk Pulau Bali yang luasnya 0,29 wilayah Indonesia ini minimal memiliki sirine EWS tsunami di 34 titik. Tidak boleh kurang dari 34 titik.
Saat ini Bali baru memiliki sembilan titik. “Kami sebenarnya sudah petakan sepuluh titik baru untuk EWS yang akan ditempatkan dari ujung barat hingga timur Bali,” ujar Kalaksa BPBD Provinsi Bali, I Made Rentin.
Kemungkinan belum dikabulkannya permohonan bantuan sirine ini karena harganya yang cukup mahal.
Menurut Rentin, satu unit EWS tsunami seperti yang dipasang BMKG harganya Rp 1 miliar lebih. Meski begitu, Rentin menyebut pihaknya sudah melakukan upaya lain untuk mendapatkan sistem peringatan dini.
Salah satunya yaitu menganggarkan lewat APBD Provinsi Bali. “Pimpinan menugaskan untuk EWS tsunami diagendakan tahun anggaran 2020,” imbuhnya.
Cara lain yaitu berkolaborasi dengan kabupaten/kota. Saat ini yang intensif yaitu dengan Pemkab Klungkung.
Pemkab Klungkung ini memasang EWS tsunami di beberapa pantai. Di antaranya pantai di kepulauan Nusa Penida.
Namun, menurut Rentin upaya yang palng strategis yaitu menggugah dunia usaha pariwisata khsusunya perhotelan.
Rentin meminta pihak hotel menyisihkan dana CSR untuk membantu pengadaan EWS. Rentin mencontohkan kawasan perhotelan ITDC yang ada di Nusa Dua, Kuta Selatan, Badung.
Menurut Rentin, satu sirine di Nusa Dua tidak efektif karena ridak menjangkau seluruh kawasan Nusa Dua.
Karena itu, sejumlah hotel berinisiatif membuat sistem khusus untuk merelay atau meneruskan EWS.
“Sebenarnya EWS ini kan untuk kepentingan pariwisata juga. Ketika turis merasa aman dan nyaman, maka kunjungan meningkat,” jelasnya.
Pejabat asal Mengwi itu mengaku sudah didatangi sejumlah pihak yang menawarkan EWS. Bahkan, dari rekanan yang datang itu ada lembaga dari Jepang.
Lembaga dari Negeri Sakura itu ingin memberikan bantuan EWS untuk Bali. Namun, karena bantuan lintas negara maka harus ditangani pemerintah pusat.
