MANGUPURA- Pemerintah Kabupaten Badung sudah keteteran menggarap proyek Jalan Lingkar Selatan (JLS). Hal ini karena dampak pandemi Covid-19 membuat keuangan daerah Badung tidak stabil. Bahkan proyek ini diusulkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN). Namun, Pemkab Badung tetap mengupayakan untuk pembebasan lahannya saja.
Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta mengaku optimistis terhadap proyek tersebut. Misalnya tidak diberikan lampu hijau oleh pusat, dirinya akan melakukan pembebasan lahan sendiri, dan secara bertahap. “Untuk proyek Jalan Lingkar Selatan, kita upayakan sepenuhnya. Jadi pembebasan lahan akan kita lakukan terlebih dulu,” ujarnya saat ditemui belum lama ini.
Pembebasan lahan tentu menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Setelah lahan sudah bebaskan, baru dilakukan program pembangunan selanjutnya. “Untuk pembangunan, mungkin kita bekerja sama dengan pihak lain. Bahkan nanti tetap akan kita sampaikan ke pemerintah pusat,” terangnya.
Selain itu untuk pembangunan bisa dilakukan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sebab ini salah satu sumber dana bantuan dari Pemerintah Pusat. “Kita ada bantuan dari pusat yakni DAK. Misalkan dana itu nanti bisa digunakan untuk sekian kilometer pengaspalan. Kita bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Coba saja tidak terjadi pandemi Covid-19 yang sudah 2 tahun ini, pasti sudah selesai,” jelas bupati asal Pelaga, Petang, Badung.
Sebelumnya, proyek JLS diusulkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN). Kementerian Keuangan melalui Dirjen Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko bersama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) bahkan memberikan skema agar proyek tersebut dilaksanakan dengan sistem Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Brahmantio Isdijoso datang ke Badung atas perintah Kemenkeu terkait kendala proyek JLS. Saat ini belum bisa proyek JLS dijadikan PSN, bahkan menyarankan untuk menggandeng pihak ketiga. “Jadi kita coba berikan pada pihak ketiga. Banyak investor yang berminat sehingga lelangnya kompetitif,” katanya
Namun dana sebesar Rp. 800 miliar dari pembebasan lahan, sebutnya, tidak semua dibayarkan investor. Namun akan ada beberapa persen yang harus ditalangi pemerintah. Pihaknya mencontohkan di tol Gilimanuk yang sekitar 20 persen ditalangi pemerintah.
Diharapkan proyek tersebut masih bisa dilanjutkan namun, harus bersama-sama mencari cara yang paling memungkinkan. “Sepertinya kita semua tahu APBN bebannya semakin banyak setelah pandemi. Coba kejar dana pembebasan lahan dari lembaga-lembaga untuk membantu proyek JLS. Tol ini kompetisinya semakin tinggi, pilihannya adalah kita harus lebih kreatif mencoba mengukur investor melihat Bali seperti apa. Semoga ada uang disitu sesuai skema market sounding,” pungkasnya.
