SINGARAJA– Sebanyak 22 orang Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PL-KB) mendapat fasilitas baru, berupa sepeda motor Yamaha Lexy. Kendaraan itu digunakan para penyuluh untuk antar jemput warga ke fasilitas kesehatan terdekat, guna mendapat layanan kontrasepsi permanen.
Saat ini Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Buleleng memiliki 134 orang PL-KB. Mereka sebenarnya sudah mendapat fasilitas kendaraan dinas, tapi sebagian besar merupakan kendaraan yang sudah uzur.
Sebenarnya hanya ada 32 unit saja yang dinyatakan dalam kondisi baik. “Sisanya ya kami optimalkan. Paling tidak bisa digunakan untuk menunjang operasional PL-KB saat bertugas,” kata Kepala Dinas P2KBP3A Buleleng, Nyoman Riang Pustaka, saat ditemui di Wantilan Praja Winangun, Kantor Bupati Buleleng, Selasa (6/9).
Menurut Riang pihaknya telah mengajukan proposal pada pemerintah pusat, sehingga pemerintah mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) sektor KB. Total dana yang diberikan pemerintah pusat sebanyak Rp 660 juta. Seluruhnya digunakan untuk membeli kendaraan bermotor. “Ini kami prioritaskan untuk PL-KB yang tugas di daerah pinggiran. Seperti Bongancina, Sepang, Sumberklampok, Tembok, dan Sembiran,” jelas Riang.
Sementara itu, Sekkab Buleleng Gede Suyasa meminta agar kendaraan tersebut dioptimalkan untuk pelayanan masyarakat. Utamanya masyarakat miskin yang membutuhkan akses dan layanan terhadap alat kontrasepsi.
Penyuluh KB juga diminta menggencarkan sosialisasi tentang keluarga berencana. “Sekarang itu keluarga harus merencanakan kelahiran anak, agar orang tua mampu memberikan hak dasar pada anaknya. Jadi bukan semata-mata mengejar jumlah. Kalau memang mampu empat orang anak alangkah baiknya, tapi kalau hanya mampu dua orang bagus juga. Penyuluh harus edukasi proses perencanaan,” demikian Suyasa. (eps)
SINGARAJA– Sebanyak 22 orang Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PL-KB) mendapat fasilitas baru, berupa sepeda motor Yamaha Lexy. Kendaraan itu digunakan para penyuluh untuk antar jemput warga ke fasilitas kesehatan terdekat, guna mendapat layanan kontrasepsi permanen.
Saat ini Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Buleleng memiliki 134 orang PL-KB. Mereka sebenarnya sudah mendapat fasilitas kendaraan dinas, tapi sebagian besar merupakan kendaraan yang sudah uzur.
Sebenarnya hanya ada 32 unit saja yang dinyatakan dalam kondisi baik. “Sisanya ya kami optimalkan. Paling tidak bisa digunakan untuk menunjang operasional PL-KB saat bertugas,” kata Kepala Dinas P2KBP3A Buleleng, Nyoman Riang Pustaka, saat ditemui di Wantilan Praja Winangun, Kantor Bupati Buleleng, Selasa (6/9).
Menurut Riang pihaknya telah mengajukan proposal pada pemerintah pusat, sehingga pemerintah mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) sektor KB. Total dana yang diberikan pemerintah pusat sebanyak Rp 660 juta. Seluruhnya digunakan untuk membeli kendaraan bermotor. “Ini kami prioritaskan untuk PL-KB yang tugas di daerah pinggiran. Seperti Bongancina, Sepang, Sumberklampok, Tembok, dan Sembiran,” jelas Riang.
Sementara itu, Sekkab Buleleng Gede Suyasa meminta agar kendaraan tersebut dioptimalkan untuk pelayanan masyarakat. Utamanya masyarakat miskin yang membutuhkan akses dan layanan terhadap alat kontrasepsi.
Penyuluh KB juga diminta menggencarkan sosialisasi tentang keluarga berencana. “Sekarang itu keluarga harus merencanakan kelahiran anak, agar orang tua mampu memberikan hak dasar pada anaknya. Jadi bukan semata-mata mengejar jumlah. Kalau memang mampu empat orang anak alangkah baiknya, tapi kalau hanya mampu dua orang bagus juga. Penyuluh harus edukasi proses perencanaan,” demikian Suyasa. (eps)
