SINGARAJA– Dinas Pertanian Buleleng mengklaim harga cabai di Kabupaten Buleleng kini masih terkendali. Komoditas ini sempat menjadi momok, karena mempengaruhi laju inflasi secara signifikan. Ironisnya Buleleng adalah daerah penghasil cabai di Bali, namun masyarakatnya kesulitan mengakses harga yang berkeadilan.
Saat ini sentra pertanian cabai rawit di Buleleng tersebar di beberapa desa. Meliputi Desa Pakisan dan Bontihing di Kecamatan Kubutambahan. Sementara cabai merah berada di Desa Tambakan Kecamatan Kubutambahan dan Desa Gobleg Kecamatan Banjar, dengan luas 50 hektare.
Meski menjadi sentra, pada awal tahun 2022, komoditas ini memberi dampak signifikan terhadap laju inflasi di Kabupaten Buleleng.
Kepala Dinas Pertanian Buleleng I Made Sumiarta mengatakan, pihaknya telah berusaha mengendalikan harga cabai. Caranya melakukan intervensi pasar di tingkat petani. Pemerintah menyerap hasil panen petani, lalu menjualnya dengan harga lebih murah di masyarakat.
Upaya itu diklaim efektif mengendaliakn harga pasar. “Sekarang harga di tingkat petani itu Rp 48 ribu per kilogram. Sedangkan di pasar tradisional Rp 50 ribu per kilogram. Kalau kita bandingkan dengan daerah lain di Bali, itu ada yang sampai Rp 60 ribu per kilo,” ujarnya.
Ia mengaku telah mengevaluasi alur distribusi yang memicu inflasi. Dari evaluasi tersebut terungkap masalah lonjakan harga cabai terjadi karena perubahan cuaca yang tidak menentu. Sehingga menyebabkan kualitas menjadi anjlok.
Selain itu beberapa spekulan dari luar daerah datang ke Buleleng membeli cabai dalam jumlah besar. “Mereka ini yang borong. Sehingga sempat kita di dalam daerah tidak kebagian, karena dibawa ke luar daerah,” jelas Sumiarta.
Mengantisipasi hal serupa, pihaknya telah berkomunikasi dengan Perusahaan Daerah Swatantra dan Perusahaan Umum Daerah Pasar Argha Nayottama untuk membantu menyerap hasil panen petani. Sehingga harga bisa dikendalikan.
“Kami juga akan jajagi petani-petani di luar Buleleng. Sehingga kalau ada tanda-tanda akan ada penurunan produksi karena gagal panen, sudah ada alternatif lain untuk menyediakan komoditas,” demikian Sumiarta. (eps)
