GEROKGAK– Sebanyak lima kementerian/lembaga menggelontorkan program pemberdayaan pada masyarakat Desa Sumberklampok. Program itu sengaja diberikan setelah proses redistribusi lahan dituntaskan pada tahun 2021 lalu. Warga diharapkan lebih berdaya secara ekonomi, meski luas lahan garapan mereka menyusut.
Kementerian yang terlibat adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Pertanian, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
Program dari lintas kementerian itu diluncurkan di Balai Desa Sumberklampok, Selasa pagi kemarin (21/6). Program diluncurkan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko. Sejumlah menteri juga turut hadir seperti Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Wakil Menteri Agraria Raja Juli Antoni.
Perbekel Sumberklampok Wayan Sawitra Yasa mengatakan, saat ini masyarakat sangat membutuhkan program pemberdayaan masyarakat. Sebab luas lahan garapan menyusut. Warga yang tadinya menggarap lahan seluas 2 hektare, bisa menyusut menjadi 80 are saja. Sehingga dibutuhkan pendampingan untuk optimalisasi lahan.
“Saat ini yang paling urgent tentu program di bidang pertanian dan peternakan. Karena potensi di desa kami ada di dua hal itu. Tentu kami berharap bagaimana lahan yang telah didistribusikan menjadi hak milik masyarakat, bisa dikelola demi kesejahteraan,” kata Sawitra.
Menurutnya dari sisi hasil, pendapatan masyarakat memang menyusut. Namun hasil itu dianggap lebih mesari. “Saya misalnya, kalau dulu kelola 3 hektare, hasil kebun setahun ya kurang. Sekarang lahan garapan 40 are, ya dioptimalkan lahannya. Jadi saya tanam jagung, pisang, dan hijauan makanan ternak. Setiap tahun akhirnya bisa jual 3 ekor sapi. Meski baru dapat Rp 15 juta, ya cukup untuk setahun dan sekolahkan anak,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mengatakan pemerintah telah meluncurkan program di bidang perikanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan UMKM pada warga Sumberklampok. Total ada 17 program yang menyasar 924 kepala keluarga.
Menurutnya program pemberdayaan masyarakat itu merupakan program pertama yang diluncurkan bagi warga usai menerima redistribusi lahan. Berdasarkan hasil evaluasi, banyak warga penerima redistribusi lahan akhirnya menjadi kurang berdaya secara ekonomi.
“Ini sesuai arahan presiden, bagaimana agar penerima redistribusi tanah dan perhutanan sosial, menjadi lebih sejahtera. Kami harap ini menjadi contoh atau pilot project, sehingga kemampuan ekonomi masyarakat meningkat,” ujarnya.
Ia juga meminta agar warga penerima program pemberdayaan juga diberi pendampingan. “Misalnya kalau mau cari KUR (Kredit Usaha Rakyat), dampingi. Supaya ada panduan bagi mereka menuju sukses, jangan dibiarkan sendiri,” tegasnya.
Selain itu, Moeldoko juga mengingatkan agar kementerian, pemerintah daerah, dan aparatur di desa, melakukan pemantauan dan pengawasan. “Kami akan cek secara fisik, apakah program ini benar-benar bisa jalan. Kami nggak mau sekarang diberikan bibit sapi, besok Idul Adha malah dijual,” tukasnya.
Asal tahu saja, program yang diluncurkan kementerian sangat beragam. Diantaranya bantuan budidaya dengan sistem bioflok dan pelatihan budidaya lobster dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, pendampingan peningkatan usaha terhadap 50 UMKM dari Kementerian Koperasi dan UMKM, bantuan 100 ekor sapi bali dan 2.400 buah bibit kelapa genjah dari Kementerian Pertanian, penguatan kapasitas pengelola BUMDes dari Kementerian Desa, serta pelatihan tepung mocaf, kerajinan pandan, dan madu hutan dari Kementerian Agraria. (eps)
