SINGARAJA– DPRD Buleleng menyentil Penjabat Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana terkait keberadaan gedung kantor lurah di Buleleng. Dewan menilai kantor lurah yang ada di Buleleng, khususnya di kawasan Kota Singaraja, jauh dari kata representatif.
Kritik itu dilontarkan Ketua Fraksi Golkar DPRD Buleleng Nyoman Gede Wandira Adi. Wandira menyebut kondisi kantor lurah di Buleleng sangat memprihatinkan. Bahkan keberadaannya jauh dari kantor perbekel.
Dari 19 kelurahan yang ada di Buleleng, hanya satu kantor lurah yang terbilang layak. Lainnya membutuhkan rehabilitasi. “Padahal dari sisi fungsi dan peran sebagai tempat melayani masyarakat, sangat dibutuhkan gedung yang representative. Kami minta agar bupati memprioritaskan rehabilitasi, karena hal ini kami anggap penting dan mendesak,” kata Wandira saat ditemui di Gedung DPRD Buleleng, Senin pagi kemarin.
Hingga kini setidaknya ada tiga kantor lurah dalam kondisi rusak sedang hingga berat. Yakni Kantor Lurah Penarukan, Kantor Lurah Banjar Tegal, dan Kantor Lurah Liligundi.
Usai dikritik, Lihadnyana siang kemarin langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa kantor lurah. Di antaranya Kantor Lurah Banjar Tegal dan Kantor Lurah Liligundi. Dalam kunjungan itu, Lihadnyana tampak didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Buleleng I Putu Adiptha Ekaputra, dan Camat Buleleng I Made Dwi Adnyana.
Saat datang ke Kantor Lurah Liligundi, Lihadnyana mendapati sebagian besar gedung sudah tak digunakan. Dari empat ruangan yang ada, hanya satu saja yang bisa digunakan. Itu pun plafonnya sudah mulai mengelupas.
Sementara tiga ruangan lain tak bisa digunakan karena mengalami kebocoran parah. Bukan hanya bagian atap, tembok bangunan juga sudah bergoyang. Bahkan orang dewasa tak boleh bersandar di tembok tersebut. Karena rentan roboh sewaktu-waktu.
Melihat hal tersebut, Lihadnyana meminta Dinas PUTR mengidentifikasi kerusakan kantor lurah yang ada di seluruh Buleleng. Ia menegaskan perbaikan kantor lurah harus masuk program prioritas. “Kantor lurah itu kan pelayanan langsung ke masyarakat. Namanya pelayanan langsung, dukungan sarana prasarana harus prioritas. Jadi jangan hanya gedung di kantor bupati saja yang bagus. Ini juga harus jadi prioritas. Jangan sampai pelayanan masyarakat jadi kurang,” kata Lihadnyana. (eps)
