SINGARAJA – Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah (DAPD) Buleleng diminta lebih inovatif. Apabila gagal berinovasi dan beradaptasi, tak menutup kemungkinan dinas itu akan dilikuidasi dan dilebur ke sekretariat daerah.
Sekkab Buleleng Gede Suyasa mengatakan, dinas tersebut sebenarnya memiliki peran strategis. Namun program-program yang disusun tak mengikuti perkembangan zaman. Penyusunan program masih cenderung konvensional.
Padahal saat ini telah terjadi disrupsi teknologi dan digitalisasi. “Sekarang jamannya digital. Harus ada inovasi. Kalau masih manual dan programnya tidak berkembang, akan tertinggal dan terlambat,” katanya.
Ia mencontohkan, masyarakat kini lebih suka mencari informasi melalui internet. Sehingga cenderung enggan datang ke perpustakaan. Apabila bersikeras mengembangkan perpustakaan manual, Suyasa menilai hal itu tak efektif. Perpustakaan sebaiknya ikut mengembangkan fasilitas digital.
“Ini harus dikaji. Orang kadang lebih suka baca buku digital, jadi tidak perlu datang ke perpustakaan. Kalau hanya minta gedung untuk menambah buku fisik, tapi animo baca tetap rendah, kan tidak efektif,” imbuhnya.
Mantan Kadis Pendidikan itu meminta agar pengelola perpustakaan melakukan inovasi tata Kelola dan manajemen. Namun bila gagal, tak menutup kemungkinan dinas itu akan dilebur ke sekretariat daerah, seperti yang terjadi di Pemprov Bali.
“Kalau manajemennya bagus, sistemnya baik, animo membaca terus tumbuh, tentu akan kami pertahankan,” ujarnya.
Sementara itu Kepala DAPD Buleleng Made Era Oktarini mengatakan pihaknya telah melakukan pembenahan manajerial. Pada tahun 2023 mendatang ia telah mengajukan perubahan program secara fundamental. Dengan harapan minat baca masyarakat terus tumbuh.
Salah satunya adalah menyiapkan perpustakaan digital. Aplikasi itu sebenarnya telah disiapkan sejak tahun 2021 lalu. Namun masih membutuhkan pembenahan sarana dan prasarana.
“Kami sedang siapkan proses digitalisasi arsip. Selain itu pengembangan aplikasi perpustakaan digital juga sebenarnya sudah disiapkan sejak tahun lalu. Tapi ada kendala di bidang sarpras (server penyimpanan data). Kami sudah koordinasi dengan Perpusnas sebagai stakeholder, sehingga bisa dikembangkan lebih cepat,” kata Era. (eka prasetya/rid)