NEGARA – Banjir yang terjadi seluruh Jembrana, berdasarkan data terakhir terdampak kepada 3.889 rumah kepala keluarga. Namun tidak semua rumah mengalami kerusakan berat. Selain rumah infrastruktur jalan dan jembatan juga mengalami kerusakan. Dari kerusakan yang disebabkan banjir tersebut, nilai kerugian mencapai Rp 9,8 miliar.
Berdasarkan data dari BPBD Jembrana, banjir yang terjadi di Jembrana ada Senin (17/10) lalu, berdasarkan pendataan hingga Kamis (20/10), terjadi di 18 desa dan kelurahan di seluruh Jembrana dengan jumlah lokasi sebanyak 35 titik.
Dampak dari banjir tersebut, merenda sebanyak 3889 rumah warga. Warga yang mengungsi sebanyak 162 kepala keluarga. Sedangkan infrastruktur yang rusak sebanyak 7Â jembatan, baik rusak ringan dan rusak berat hingga putus.
“Kerugian dari dampak kerusakan itu sudah dihitung oleh dinas terkait dan sudah kami sampaikan kepada pemerintah pusat,” jelasnya, Kamis (20/10).
Berdasarkan hitungan kerugian yang dialkukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPRPKP), Jembrana, kerusakan yang disebabkan banjir mencapai Rp 9,8 miliar, mulai dari rumah, infrastruktur dan pertanian. “Hitungan itu berdasarkan hitungan cepat dan tetap menggunakan estimasi,” ujarnya didampingi, kepala dinas PUPRPKP, I Wayan Sudiarta.
Ada saat pengecekan untuk menghitung kerugian, banyak rumah yang hilang sehingga menghitung menggunakan estimasi. Total rumah rusak berat, termasuk rumah yang hilang sebanyak 56 rumah dan sebanyak 388 rumah rusak ringan. “Kami kategorikan rusak berat dan rusak ringan,” imbuhnya.
Sementara itu, untuk penanganan pascabanjir, Pemerintah Kabupaten Jembrana bersama TNI Polri serta instansi terkait masih fokus untuk melakukan penanganan bencana. Prosesnya akan dilakukan secara serentak hingga tuntas.” Kita lakukan bertahap artinya secara simultan. Intinya kita semangat agar semua ini tuntas,” ujarnya.
Penanganan secara simultan ini, fokus kepada rumah warga, infratruktur dan fasilitas umum lainnya. Pihaknya tidak mentargetkan harus sampaikan selesai penanganan, terutama pembersihan material yang terbawa banjir, mengingat banyak material yang berat dan membutuhkan alat berat. “Secepatnya dan tetap bekerja dengan skala prioritas,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Jembrana I Nengah Tamba saat menerima kunjungan kerja Direktur Dukungan Infrastruktur Darurat BNPB Zaenal Arifin, mendapat bantuan penanganan darurat bencana alam sebesar Rp250 juta serta Rp 100 juta berupa logistik dari BNPB.
Bantuan dana siap pakai BNPB tersebut nantinya akan dipergunakan untuk operasional keposkoan guna membantu penanganan darurat bencana banjir di wilayah kabupaten Jembrana.
“Bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar agar masyarakat yang terdampak segera tertangani pulih seperti sedia kala. Minimal ada penghidupan masyarakat itu dapat berlangsung,” ujar Zaenal Arifin.
Zainal juga menyampaikan, dalam penanganan bencana di Kabupaten Jembrana pihaknya akan melaksanakan pendampingan dan mengawal pengajuan bantuan dari pemerintah kabupaten Jembrana guna mempercepat pemulihan masyarakat Jembrana yang terdampak bencana.
Zaenal Arifin menyampaikan dari bencana banjir bandang yang terjadi mengakibatkan rumah rusak dibeberapa titik bencana. Masyarakat yang menjadi korban bencana bisa mendapatkan bantuan biaya pembangunan senilai Rp 50 juta. “Akan dikasih lagi sesuai dengan kebutuhan. Jika ada relokasi berarti nanti akan dapat diakses di BNPB terkait dengan dana stimulan rehabilitasi,” ungkapnya.
Bupati Jembrana I Nengah Tamba menyampaikan, ingin bertemu dengan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto guna mendiskusikan serta mengajukan bantuan untuk biaya pembangunan dari masyarakat Jembrana yang terdampak bencana.
“Sesuai hasil diskusi dengan Direktur bahwa Bupati Jembrana diharapkan sesegera mungkin bisa datang ke Jakarta menghadap ke pimpinan pusat untuk membawa seluruh persoalan yang akan kita sampaikan,” jelasnya.
Menurut bupati, untuk mempercepat proses penanganan bencana ini, memang perlu bertemu dan diskusi langsung dengan pimpinan di pusat menerangkan sesungguhnya atau kejadian dan apa kebutuhan. “Termasuk juga bagaimana masalah masyarakat yang benar-benar terdampak serius apakah ada relokasi,” ujarnya.
Bupati berharap bantuan Rp 50 juta untuk masyarakat yang kehilangan tempat tinggal itu dapat benar benar terealisasikan. Â Ini yang harus kami follow up segera terkait bantuan biaya pembangunan tadi. Termasuk menyelesaikan mekanismenya serta bagaimana administrasinya sehingga perlu ditindaklanjuti bertemu langsung Kepala BNPB,” pungkasnya. ( m.basir/radar bali)
