28.1 C
Jakarta
18 September 2024, 0:26 AM WIB

PAD Seret, Bagi PHR untuk Bangli Tersendat, Bupati Giri Ungkap Fakta..

MANGUPURA – Bantuan dana penyisihan Pajak Hotel dan Restoran (PHR)  Kabupaten Badung kepada Bangli tersendat.

Dampaknya mempengaruhi keuangan Kabupaten Bangli. Bupati Badung Nyoman Giri Prasta pun angkat bicara dan menyebutkan dana bagi hasil PHR itu bukan uang pribadi tetapi dari hasil pendapatan daerah Badung.

“Terkait dengan penyisihan PHR ke Bangli, uang yang dicairkan itu bukan uang pribadi Giri Prasta. Apapun yang kita cairkan ini harus melihat realita daripada PHR yang sekarang kita dapat.

Maaf ya kita kan ada gangguan ini, kita sudah kita sampaikan yakni ada pelaksanaan pilpres dan pileg, ada erupsi Gunung Agung,

ada juga kenaikan harga tiket pesawat sehingga length of stay tidak lama, tapi saya yakin (bantuan) pasti kita akan berikan,” kata Giri Prasta enteng.

Kata da, bantuan PHR sebesar 15 persen kepada Kabupaten Bangli dan kabupaten lainnya saat ini masih diproses.

Selain itu ada mekanisme dalam pencairan bantuan dan itu sekarang sedang berjalan. “Mekanisme ini harus kita jalankan dan saya juga paham dengan saudara kita di Bangli

sekarang kan pembahasan APBD Perubahan 2019, jadi biar masuk angkanya itu. Tapi saya pun tidak mau memberikan asumsi yang kita berikan kepada kabupaten lain, melainkan harus riil,” terang Ketua DPC PDIP Badung ini.

Bupati Bangli, I Made Gianyar  dikabarkan akan melayangkan surat kepada Bupati Badung terkait PHR yang tak kunjung cair. 

Namun, Bupati Giri Prasta kembali menjawab enteng. Bahwa Bupati Bangli tidak perlu repot-repot untuk bersurat.

“Saya kira tidak perlu bersurat lah, kita ini di Bali keluarga besar, sepanjang untuk membangun Bali ayo kita bangun bersama-sama.

Mari sinergitas yang sudah dijalankan dengan baik ini kita pertahankan,” tandas Bupati asal Desa Pelaga, Kecamatan Petang.

Sementara ia mengakui mekanisme pencairan PHR tersebut sudah jalan. Terlebih saat ini telah melakukan pembahasan APBD Perubahan 2019.  

“Kami harus pastikan angka dulu, biar tidak menjadikan asumsi. Saya paham karena sekang melakukan pembahasan APBD Perubahan, sehingga pos anggaran itu jelas ini kanby name by address,” pungkasnya. 

MANGUPURA – Bantuan dana penyisihan Pajak Hotel dan Restoran (PHR)  Kabupaten Badung kepada Bangli tersendat.

Dampaknya mempengaruhi keuangan Kabupaten Bangli. Bupati Badung Nyoman Giri Prasta pun angkat bicara dan menyebutkan dana bagi hasil PHR itu bukan uang pribadi tetapi dari hasil pendapatan daerah Badung.

“Terkait dengan penyisihan PHR ke Bangli, uang yang dicairkan itu bukan uang pribadi Giri Prasta. Apapun yang kita cairkan ini harus melihat realita daripada PHR yang sekarang kita dapat.

Maaf ya kita kan ada gangguan ini, kita sudah kita sampaikan yakni ada pelaksanaan pilpres dan pileg, ada erupsi Gunung Agung,

ada juga kenaikan harga tiket pesawat sehingga length of stay tidak lama, tapi saya yakin (bantuan) pasti kita akan berikan,” kata Giri Prasta enteng.

Kata da, bantuan PHR sebesar 15 persen kepada Kabupaten Bangli dan kabupaten lainnya saat ini masih diproses.

Selain itu ada mekanisme dalam pencairan bantuan dan itu sekarang sedang berjalan. “Mekanisme ini harus kita jalankan dan saya juga paham dengan saudara kita di Bangli

sekarang kan pembahasan APBD Perubahan 2019, jadi biar masuk angkanya itu. Tapi saya pun tidak mau memberikan asumsi yang kita berikan kepada kabupaten lain, melainkan harus riil,” terang Ketua DPC PDIP Badung ini.

Bupati Bangli, I Made Gianyar  dikabarkan akan melayangkan surat kepada Bupati Badung terkait PHR yang tak kunjung cair. 

Namun, Bupati Giri Prasta kembali menjawab enteng. Bahwa Bupati Bangli tidak perlu repot-repot untuk bersurat.

“Saya kira tidak perlu bersurat lah, kita ini di Bali keluarga besar, sepanjang untuk membangun Bali ayo kita bangun bersama-sama.

Mari sinergitas yang sudah dijalankan dengan baik ini kita pertahankan,” tandas Bupati asal Desa Pelaga, Kecamatan Petang.

Sementara ia mengakui mekanisme pencairan PHR tersebut sudah jalan. Terlebih saat ini telah melakukan pembahasan APBD Perubahan 2019.  

“Kami harus pastikan angka dulu, biar tidak menjadikan asumsi. Saya paham karena sekang melakukan pembahasan APBD Perubahan, sehingga pos anggaran itu jelas ini kanby name by address,” pungkasnya. 

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/