RadarBali.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bersama dengan lembaga serupa dari 10 negara tengah membahas 17 pokok program rencana kerja di Hotel Anvaya, Tuban, Badung, kemarin (23/8).
Ditemui di Hotel Anvaya kemarin, Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara menyatakan, ada 17 program yang tergabung dalam Sustainable Development Goals (SDG) yang dijadikan pembahasan dalam pertemuan tersebut.
Pokok bahasan ini merupakan langkah implementasi dari program-program tersebut di 2030 mendatang.
Namun hanya beberapa saja yang bisa diterapkan di Indonesia dan sudah menjadi bahasan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
“Misalnya pengentasan kemiskinan, masalah lingkungan hidup, kesehatan dan infrastruktur. Dan ini nyambung dengan rencana pemerintahan kita,” ujar Moermahadi Soerja Djanegara.
Kata Moermahadi, harapan dari pelaksanaan kegiatan ini hingga 2030 tidak ada lagi rakyat miskin dan berbagai permasalahan yang membelit untuk kesejahteraan.
Saat ini, kata dia, tinggal bagaimana metode penerapannya. “Tugas BPK adalah menyinkronkan agar bagaimana program itu bisa tercapai dengan mengaudit kinerja di masing-masing negara. Karena ini kan menjadi target PBB,” jelasnya.
Lebih lanjut pria kelahiran Bandung ini mengungkapkan, dari Indonesia sebenarnya beberapa dari program yang menjadi pembahasan sudah menjadi rencana pembangunan berkelanjutan.
Namun dari seluruh rencana ini tidak bisa tercapai semua. “Tiap negara juga belum tentu tercapai semua, kalau pun negara maju, paling hanya beberapa saja,” terang Moermahadi.
Disinggung mengenai tingkat keberhasilan suatu negara dalam penyelesaian sebuah program yang disepakati, misalnya pengentasan kemiskinan, menurutnya, harus dilihat tolak ukurnya.
“Kalau kemiskinan sudah ada rencana itu, nah tinggal dilihat apakah ukuran kemiskinan menurun. Kalau masih tetap atau justru meningkat, nah itu yang kami audit dan sampaikan untuk dijadikan bahan evaluasi,” pungkasnya.
