Berbagai kajian dan aksi nyata sempat dilakukan untuk mengurai macet Ubud. Namun, belum menunjukkan tanda-tanda membaik.
Desa yang mengandalkan budaya sebagai ikon pariwisata ini pun harus secepatnya berbenah, agar tidak semakin ditinggalkan oleh dunia.
Hal itu terungkap dalam diskusi memecah permasalahan macet dan sampah terkait persiapan Annual Meeting World Bank-IMF 2018 di Royal Pita Maha hotel di Ubud, Sabtu (16/9).
INDRA PRASETIA, Gianyar
DISKUSI memecah persoalan Ubud itu dihadiri pemerintah, pelaku wisata dan tokoh puri Ubud.
Saat diskusi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Gianyar, Gede Widarma Suharta memaparkan tiga penyebab utama yang menjadi biang kerok kemacetan di Ubud.
Pertama, pemanfaatan badan jalan untuk parkir kendaraan umum maupun karyawan Usah Kecil Menengah (UKM).
Kedua, tidak adanya batasan kendaraan yang masuk ke Ubud. Ketiga, faktor non teknis lainnya yang menyangkut lalu lintas.
Untuk itu, mewakili Pemkab Gianyar, Widarma Suharta menawarkan beberapa solusi yang dibagi menjadi aspek emergency tahun 2017, jangka pendek tahun 2018, dan jangka menengah 5 tahun ke depan.
“Beberapa langkah emergency disiapkan, diantaranya menyediakan lahan sementara bagi karyawan di timur Pura Melanting Pasar Ubud, dan areal pasar yang terbakar sebelum diperbaiki nanti,” ujarnya.
Kemudian, untuk membatasi kendaraan yang masuk, pemkab menggandeng Desa Pakraman Padang Tegal untuk memfungsikan central parkir di Monkey Forest, dengan menyediakan shuttle bus.
“Sosialisasi dan pembinaan akan terus kami genjot,” ucapnya. Lebih lanjut, mantan Kadis Ketenagakerjaan dan Transmigrasi itu menjelaskan, tahun 2018 nanti, pemkab menyiapkan beberapa langkah untuk perluasan lahan central parkir.
Dengan mengoptimalkan daerah-daerah penyangga wisata Ubud, seperti Desa Peliatan, Desa Mas, Desa Singakerta, maupun Goa Gajah.
“Sesuai instruksi bapak Bupati, kami diminta secepatnya membentuk tim percepatan agar satu suara membenahi Ubud,” ujar Widarma.
Sementara itu, panglingsir Puri Ubud, Tjokorda Oka Sukawati mendesak Pemkab Gianyar untuk secepatnya melakukan pembenahan.
Itu karena dari dulu sudah sangat banyak kajian dilakukan, namun belum ada gebrakan yanbg benar-benar nyata untuk memecah kemacetan di Ubud.
Dia menyampaikan keresahannya, sebab, sudah sangat banyak wisatawan mengeluhkan kondisi Ubud yang tidak sesuai ekspektasi.
Dan, beberapa akses trotoar juga mengalami kerusakan. “Ayo pemkab, take action,” pinta mantan bupati Gianyar itu.
Sedangkan, Deputi Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI, Dadang Reski Ratman mengatakan, Kemenpar siap menindaklanjuti segala upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kemacetan dan isu lingkungan di Ubud.
Pihaknya meminta, momentum kegiatan IMF 2018 mendatang harus dijadikan sebagai ajang perbaikan total, memulihkan Ubud dari kemacetan dan lingkungan kotor. “Semua pihak harus satu suara, upayakan yang terbaik,” tukasnya
