DENPASAR – Munculnya wacana mengubah nama Tol Bali Mandara terus menuai sorotan dan polemik.
Bahkan, munculnya usulan merubah nama Tol Bali Mandara menjadi Tol I Gusti Ngurah Rai membuat sejumlah politisi di Dewan Bali “terbelah”
Terbelahnya suara dewan Bali karena meski ada yang tegas menolak dan tidak sependapat, sebagian lainnya justru mendukung usulan perubahan nama.
Salah satunya politisi PDI Perjuangan asal Kota Denpasar, AA Ngurah Adhi Ardana.
Jika sebelumnya Wakil Ketua DPRD Bali dari Partai Golkar Nyoman Sugawa Korry tegas menolak dan menyatakan bahwa nama Tol Bali Mandara sudah finish, pernyataan berbeda justru disampaikan Gung Adhi-sapaan AA Ngurah Adhi Ardhana.
Menurutnya, perubahan nama tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat sesuai status jalan tersebut.
“Diluar penting atau tidaknya penggantian nama tersebut, sebenarnya penamaan suatu layanan publik semestinya tidak diwarnai oleh kepentingan politik ataupun sepihak,
melainkan penghargaan pada seseorang yg berjasa (diakui oleh pemerintah) ataupun suatu gerakan bersama yg tentunya dinilai berhasil,” ujar Adi Ardhana kepada Jawa Pos Radar Bali, Senin (26/11) siang.
Lanjutnya, terkait nama Bali Mandara sebenarnya Adhi sejak menjabat banyak mengkritisi penamaan Bali Mandara pada setiap akan digunakan untuk menamai ataupun mengganti nama suatu fasilitas umum/publik.
Karena pada saatnya nanti masa pemerintahan akan pasti berakhir dan akan mungkin muncul harapan baru untuk lebih netral tanpa menonjolkan simbol-simbol masa yang sudah lalu.
Baginya, hal ini (perubahan nama) juga dilakukan saat perubahan nama RS Indera semisal dengan menjadi RS Mata Bali Mandara, pada masa pemerintahan yang lalu.
“Jadi kesimpulannya perubahan nama menjadi yang lebih baik merupakan hal yg juga positif,“ sambari sepakat dengan kata Mangku Pastika tentang jika tol di bongkar, baru menjadi masalah.
Artinya apakah anda sepakat nama tol diubah? Ditanya demikian Gung Adhi menyatakan setuju dengan catatan.
“Setuju apabila dalam penggantian memberikan suasana yang lebih positif. Untuk usulan nama saya belum mendengar, bahkan rencana perubahan pun saya baru mendengarnya di media, karena wewenang ada di pusat,” tukasnya.
