Sisi Lain Rapat Dana Pilkada, dari Kalah Data Sampai Bicara Tak Etis

RadarBali.com – Data yang diungkap Dewan Bali saat rapat pembahasan Pilgub 2018 justru menjadi senjata makan tuan.

Pasalnya, data tersebut dengan mudah dipatahkan komisioner KPU Bali.  “Saya sudah diskusi dengan ketua KPU se-Indonesia.

Pilgub di Jawa Barat diikuti 16 kabupaten/kota. Semua kabupaten/kota melakukan sharing dana. Apakah data Pilgub Jabar itu yang dimaksud dewan?” sentil Ketua KPU Bali, Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.

Mendengar penjelasan Raka Sandi, dewan yang semula galak langsung melongo. KPU sepakat membiayai pemilu efektif dan efisien.

Karena itu, biaya sosialisasi sudah dinolkan, dibiayai KPU Klungkung dan Gianyar. Belum lagi KPU kesulitan mencari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Di Badung, sulit mencari PPK yang mau dibayar Rp 1,8 juta (di bawah UMK Rp 2,2 juta). Menurut Raka Sandi, anggaran yang bisa dirasionalisasi di antaranya anggaran untuk calon independen atau perseorangan.

Bila sampai 25 November tidak ada calon perseorangan maju, maka dana perseorangan dikembalikan ke kas daerah.

Jawaban lebih menohok diberikan komisioner lainnya, Wayan Jondra. “Ada 18 peraturan yang harus kami pedomani dalam menyusun anggaran. Itu berdasar amanat aturan bukan semau gue,” sodok Jondra dengan nada meninggi.

Mantan Ketua KPUD Badung itu langsung mementahkan semua data yang disampaikan dewan. Menurutnya, anggaran honorarium untuk PPK hingga petugas TPS sebesar Rp 99 miliar sudah fix tidak bisa diutak-atik lagi.

Jondra juga menanyakan komparasi Pilkada Jabar. “KPU Jabar kalau ke KPU RI cuma butuh Rp 600 ribu. Kami di Bali butuh Rp 6 juta. Kan tidak mungkin KPU Bali pindah ke Jabar,” sindirnya.

Jawaban Jondra berhasil membungkam anggota dewan. Sebanyak 14 anggota dewan yang hadir tampak semakin lemas mendengar penjelasan KPU.

Bahkan empat orang anggota dewan secara bergiliran meninggalkan ruang sidang. Tirtawan hanya bisa mengelus dahi.

Sebagian dewan lainnya terpaku dan bersandar di kursi sambil memejamkan mata. Namun, Jondra sempat keceplosan menyebut banyak calon yang berbekal apa-apa.

“Banyak calon yang hanya berbekal alat kelamin saja,” cetus Jondra. Mendengar yang disampaikan tidak etis, anggota dewan interupsi.

“Interupsi pimpinan, ini forum yang terhormat tolong bicara yang etis,” sanggah Tirtawan. “Maaf kalau saya salah, faktanya seperti itu,” sahut Jondra enteng.

Suasana panas akhirnya didinginkan Alit Putra. Politisi Demokrat itu meminta KPU merasionalisasi anggaran dengan batas akhir 7 November. Sebab, pada 9 November sudah ketuk palu‎APBD perubahan

RadarBali.com – Data yang diungkap Dewan Bali saat rapat pembahasan Pilgub 2018 justru menjadi senjata makan tuan.

Pasalnya, data tersebut dengan mudah dipatahkan komisioner KPU Bali.  “Saya sudah diskusi dengan ketua KPU se-Indonesia.

Pilgub di Jawa Barat diikuti 16 kabupaten/kota. Semua kabupaten/kota melakukan sharing dana. Apakah data Pilgub Jabar itu yang dimaksud dewan?” sentil Ketua KPU Bali, Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.

Mendengar penjelasan Raka Sandi, dewan yang semula galak langsung melongo. KPU sepakat membiayai pemilu efektif dan efisien.

Karena itu, biaya sosialisasi sudah dinolkan, dibiayai KPU Klungkung dan Gianyar. Belum lagi KPU kesulitan mencari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Di Badung, sulit mencari PPK yang mau dibayar Rp 1,8 juta (di bawah UMK Rp 2,2 juta). Menurut Raka Sandi, anggaran yang bisa dirasionalisasi di antaranya anggaran untuk calon independen atau perseorangan.

Bila sampai 25 November tidak ada calon perseorangan maju, maka dana perseorangan dikembalikan ke kas daerah.

Jawaban lebih menohok diberikan komisioner lainnya, Wayan Jondra. “Ada 18 peraturan yang harus kami pedomani dalam menyusun anggaran. Itu berdasar amanat aturan bukan semau gue,” sodok Jondra dengan nada meninggi.

Mantan Ketua KPUD Badung itu langsung mementahkan semua data yang disampaikan dewan. Menurutnya, anggaran honorarium untuk PPK hingga petugas TPS sebesar Rp 99 miliar sudah fix tidak bisa diutak-atik lagi.

Jondra juga menanyakan komparasi Pilkada Jabar. “KPU Jabar kalau ke KPU RI cuma butuh Rp 600 ribu. Kami di Bali butuh Rp 6 juta. Kan tidak mungkin KPU Bali pindah ke Jabar,” sindirnya.

Jawaban Jondra berhasil membungkam anggota dewan. Sebanyak 14 anggota dewan yang hadir tampak semakin lemas mendengar penjelasan KPU.

Bahkan empat orang anggota dewan secara bergiliran meninggalkan ruang sidang. Tirtawan hanya bisa mengelus dahi.

Sebagian dewan lainnya terpaku dan bersandar di kursi sambil memejamkan mata. Namun, Jondra sempat keceplosan menyebut banyak calon yang berbekal apa-apa.

“Banyak calon yang hanya berbekal alat kelamin saja,” cetus Jondra. Mendengar yang disampaikan tidak etis, anggota dewan interupsi.

“Interupsi pimpinan, ini forum yang terhormat tolong bicara yang etis,” sanggah Tirtawan. “Maaf kalau saya salah, faktanya seperti itu,” sahut Jondra enteng.

Suasana panas akhirnya didinginkan Alit Putra. Politisi Demokrat itu meminta KPU merasionalisasi anggaran dengan batas akhir 7 November. Sebab, pada 9 November sudah ketuk palu‎APBD perubahan